nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mewujudkan Masyarakat Melek Keuangan

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 09 Juli 2019 11:21 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 09 320 2076467 mewujudkan-masyarakat-melek-keuangan-dI2wvhXmTY.jpg Ritel (Shutterstock)

SEBUT saja Wati, 35, wanita asal Purbalingga, Jawa Tengah yang pada momen Lebaran lalu hendak mu dik ke kampungnya. Penghasilan dan tunjangan hari raya yang diterimanya sebagai asisten rumah tangga cukup lumayan untuk nafkah sekeluarga.

Dengan pertimbangan keamanan, sang majikan me nawar kan Wati untuk mentransfer uangnya mengingat membawa uang tunai dalam jumlah ba nyak dengan angkutan umum sangat berisiko, terlebih saat mudik. Namun, alih-alih meng iyakan, Wati tetap me milih cara konvensional, mem bawa uang tunai. Transfer ribet ka ta nya. Bank atau ATM terletak jauh dari rumahnya yang berada di pelosok desa. Itu pun harus meminjam rekening saudaranya terlebih dahulu.

Ya, meski telah bekerja bertahun-tahun di Jakarta, Wati masih be lum memiliki rekening ta bungan sendiri. Permasalahan yang dihada pi Wati adalah potret persoalan klasik pekerja migran atau masya rakat yang hidup di daerah pelosok di Indonesia.

Baca juga:  Wajib Pajak, Ini Lho Berbagai Cara Menyampaikan SPT Tahunan

Letak bank atau ATM yang jauh mem buat masyarakat enggan bersentuhan dengan akses keuangan. Persoalan ini coba dijawab oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui program Laku Pandai sejak akhir 2014.

Laku Pandai atau Layanan Ke uangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif dikenal juga dengan branchless banking. Melalui program ini, bank tidak perlu membuka banyak kantor cabang fisik di pelosok, tetapi dapat merekrut anggota masyarakat sebagai agen bank di daerahnya. Masyarakat dapat membuka bank di rumah atau tem pat usahanya, cukup dengan bermodalkan alat telekomunikasi baik ponsel maupun komputer yang terkoneksi dengan internet.

 Kolom Ekonomi

Peluang Usaha

Masyarakat di sekitar dapat men datangi agen bank tersebut untuk membuka rekening tabungan, menabung, mentransfer, dan menarik dana. Selain tabungan, agen Laku Pandai juga memberikan layan an transaksi keuangan lainnya seperti pembayaran listrik prabayar dan pascabayar maupun pembelian voucher pulsa telepon.

Diharapkan, agen Laku Pandai juga dapat mem be rikan kredit mikro kepada ma sya rakat dan menjual produk keuangan lain, seperti asuransi mikro. Dari setiap transaksi yang dilakukan, agen Laku Pandai memperoleh fee dengan besaran yang berbeda-beda tergan tung dari jenis transaksi dan kebijakan dari masingmasing bank.

 Baca juga: Fintech Tumbuhkan Inklusi Keuangan

Semakin besar transaksi maka semakin besar pendapatan agen Laku Pandai. Ini merupakan peluang usaha tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat yang menjadi nasabah Laku Pandai juga mem peroleh berbagai keuntung an.

Selain dimudahkan dengan adanya agen Laku Pandai yang berada dekat tem pat tinggalnya sehingga tidak perlu mendatangi bank, nasabah juga tidak dikenakan biaya administrasi bu lanan sehing ga tidak perlu kha watir saldo tabungan berkurang. Nasabah tetap memperoleh bunga tabungan dan simpanannya aman karena dijamin oleh Lembaga Pen jamin Simpanan.

Selain itu, tidak ada batas minimum setoran dan saldo minimum. Nasabah juga dapat mengajukan kredit mikro atau pembiayaan usaha produktif setelah menabung secara berkala minimal enam bulan dan dianggap layak oleh bank.

Kredit ditujukan un tuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif seperti modal kerja, investasi barang modal dan pendidikan, serta kegiatan lain yang mendukung keuangan inklusif seperti melahirkan, biaya pengobatan atau pemakaman.

 Baca juga: Bahaya Utang Pemerintah

Maksimum kredit sebesar Rp20 juta dengan jangka waktu satu tahun. Lama pinjaman dapat disesuaikan untuk nasabah yang siklus usahanya lebih dari satutahun. Masyarakat juga bisa dengan mudah membeli asuransi mikro, seperti asuransi jiwa, demam berdarah, kebakaran, dan bencana alam dengan premi rendah hanya Rp50.000.

Perkembangan Laku Pandai

Sejak diluncurkan sampai saat ini, perkembangan Laku Pandai berjalan baik. Hingga Maret 2019, jumlah nasabah mencapai 5,11 juta orang de ngan jumlah saldo tabungan Rp2,51 tri liun. Jumlah agen Laku Pandai juga mengalami kenaikan signifikan mencapai 1,07 juta agen atau naik 286 kali li pat dari jumlah 3.734 agen papa 2015.

Agen Laku Pandai ini telah tersebar di 34 provinsi dan 510 dari total 514 kabupa ten/ kota di Indonesia. Jumlah bank penyelenggara juga meningkat dari 6 Bank umum pada 2016 menjadi 26 bank umum dan 4 bank syariah pada 2019. Fungsi Agen Laku Pan dai se bagai perantara bank juga di maksimalkan untuk berbagai macam transaksi keuangan.

Salah satunya untuk mem bantu program pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial pemerintah secara nontunai melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Penerima bantuan dapat membelanjakan bantuannya dan/atau melakukan penarikan tunai di Agen Laku Pandai yang menjadi Agen e-Warong.

Hingga Maret 2019, terdapat 108.741 agen Laku Pan dai yang menjadi e-Warong atau 10,13% dari total agen Laku Pandai. Dan, sejak 2017, ter dapat pembukaan 10 juta rekening Laku Pandai dalam rangka penyaluran bantuan sosial nontunai atau sekitar 50% dari total rekening tabungan Laku Pandai. Pada 2019, di ren ca na kan perluasan penyaluran BPNT kepada sekitar 5,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 295 Kabupa ten/Kota.

Selain sebagai e-Warong, agen Laku Pandai juga berperan untuk mendukung program Zakat Inclusion dengan menjadi penghimpun zakat. Presiden RI Joko Widodo telah meluncurkan penghimpunan zakat melalui agen Laku Pandai pada 14 Juni 2017. Terdapat 8 bank yang bekerja sama dengan Baznas untuk men dukung program ini, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, BTPN, BRI Syariah, BTPN Syariah, dan Bank Jabar Banten.

Ke depan, terdapat potensi pengembangan fungsi agen Laku Pandai lainnya seperti un tuk membayar pajak, iuran BPJS kesehatan, atau untuk layanan pem bayaran transaksi dan pemasaran produk e-commerce.

Inklusi Keuangan

Berbagai potensi yang dimiliki Laku Pandai dapat men dukung pencapaian target in klusi keuangan tahun ini. OJK dan pemerintah ditargetkan untuk mencapai target inklusi keuangan se besar 75% dan li te rasi keuangan sebesar 35% pa da 2019.

Target literasi keuang an tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, sedangkan target inklusi keuang an sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Inklusi keuangan sendiri merupakan pemanfaatan produk atau layanan jasa ke uang an, sementara literasi ke uangan berarti pemahaman me ngenai manfaat dan risiko pro duk dan layanan jasa keuangan.

Target ini sepertinya optimistis untuk dicapai, melihat Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016 menunjukkan Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 telah mencapai 67,8%, dan tingkat literasi keuangan 29,7%. Namun, penyebaran inklusi dan literasi keuangan ini masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, belum merata di seluruh Indonesia.

Hal ini tercermin dari persebaran agen dan na sabah Laku Pan dai sendiri. Agen dan nasabah Laku Pandai 65% berlokasi di Pulau Jawa.

Proporsi penyebaran nasabah selanjutnya di Su ma te ra (15,04%), Sulawesi (7,63%), Kalimantan (5,81%), Bali dan Nusa Tenggara (4,70%), serta Maluku dan Papua (1,25%).

Masalah akses infrastruk tur dan koneksi telekomunikasi ke daerah-daerah pelosok merupakan tantangan yang harus dijawab selanjutnya un tuk me wujudkan masyarakat Ind onesia yang melek keuangan.

Rendahnya tingkat literasi dibandingkan dengan inklusi, juga merupakan tantangan sendiri, karena pemakaian produk atau jasa keuangan tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai.

Hal ini dapat berpotensi masyarakat tidak memahami risiko dari produk keuangan yang dipilihnya sehingga rentan mengalami kerugian atau menjadi korban penipuan. OJK mencatat total keru gian akibat investasi bodong mencapai Rp88,8 triliun selama periode 2008 sampai 2018.

Total kerugian tersebut belum termasuk kerugian akibat fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman daring ilegal maupun bursa mata uang virtual (cryptocurrency) ilegal. Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan merupakan upaya besar dan mem bu tuh kan kerja sama berbagai pihak, terutama harmonisasi antarlembaga dan kementerian yang saling terkait satu sama lain agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

Mewujudkan masyarakat yang melek keuangan ibarat mem besarkan anak. Regulator ibarat keluarga besar yang harus bekerja bersama membeka linya dengan pengetahuan dan kemampuan untuk mengha dapi dunia.

(Tulisan adalah pendapat pribadi penulis, tidak merepresentasi kan pendapat lembaga)

LYDIA NURJANAH

Analis Strategi dan Kebijakan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini