JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan tidak ada usulan proposal proyek-proyek baru di bawah kerja sama Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT).
Hal ini disepakati para delegasi ketiga negara pada pertemuan hari ke-2 The 5th IMT-GT Working Group on Infrastructure and Transportation yang berlangsung di I-Hotel, Batam, Kepulauan Riau. Kesepakatan tersebut bertujuan agar IMT-GT dapat lebih fokus pada IMT-GT Rolling Plan 2012-2013. Proyek-proyek di bawah rolling plan ini harus dapat diselesaikan dan merupakan prioritas dalam dua tahun ke depan.
Dalam presentasi Asian Development Bank (ADB), disampaikan bahwa di bawah kerangka IMT-GT, terdapat 43 proyek dalam Implementation Blueprint (IB) 2012-2016, di mana 21 proyek di antaranya ada di bawah Working Group on Infrastructure and Transportation.
"Sedangkan pada IMT-GT Rolling Plan 2012-2013 terdapat 25 proyek di mana sembilan di antaranya merupakan wilayah Working Group on Infrastructure and Transportation," demikian dilansir dari situs resmi Kementerian Perhubungan, Jumat (13/4/2012).
Pada pertemuan hari ke-2, sidang juga kembali menegaskan pentingnya untuk segera mengimplementasikan Implementation Blueprint (IB) 2012-2016, dan meminta seluruh kementerian dan pihak yang terkait untuk lebih memberikan kontribusinya dalam memastikan koordinasi lintas sektor yang efektif dalam rangka percepatan implementasi.
Sementara itu, update status dari Implementation Blueprint (IB) 2012-2016 dan Flagship Programmes di bawah IMT-GT Rolling Plan 2012-2016, di antaranya adalah kesiapan Indonesia dalam project roll on roll off ship of the Dumai-Melaka, dengan telah dikeluarkannya SK Menteri Perhubungan Nomor 44 tahun 2009 yang telah memperbolehkan operator-operator untuk melayani rute tersebut.
Sebagai jawaban atas pertanyaan Indonesia mengenai kesiapan pihak Malaysia dalam mempersiapkan pelabuhannya, Pemerintah Bagian Melaka menginformasikan tentang kesiapan Tanjung Beruas sebagai pelabuhan pengganti Kuala Linggi.
"Malaysia memperkirakan proyek ini akan dapat dimulai setelah November 2013. Hal ini disebabkan masih adanya proses alih kepemilikan antara operator saat ini dengan pemerintah negara bagian," jelas keterangan tersebut.
(Martin Bagya Kertiyasa)