DPR: Wacana Pembatasan BBM Jangan Dilempar ke Publik

JAKARTA - Pemerintah diminta tidak menghembuskan kebijakan yang belum disepakati ke publik. Ini terkait dengan rencana kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM terhadap kendaraan di atas 1.500 cc.

"Kita lihat seringkali kebijakan yang belum diputuskan oleh presiden tapi keburu jadi perbincangan di publik yang jadi kontraproduktif. Harusnya kebijakan yang akan diterapkan itu bukan disimulasikan terlebih dulu, tetapi dikaji lebih mendalam," tutur Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada wartawan di DPR, Jakarta, Rabu (25/4/2012).

Menurut Pram, dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu presiden tidak membahas tentang pembatasan BBM. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan apa yang diperdebatkan oleh publik.

"Kalau saya perhatikan kemarin arahan presiden dalam sidang kabinet sama sekali tidak ada berkaitan dengan pembatasan dalam waktu dekat. Ini seakan-akan kontradiktif dengan apa yang diperdebatkan dalam satu dua minggu ini," imbuhnya.

Lebih lanjut politikus PDIP ini menyarankan agar pemerintah segera mencari jalan keluar terkait antisipasi akan defisitnya anggaran yang disebabkan kegagalan kenaikan harga BBM.

"Pemerintah harus mencari jalan keluar defisit anggaran sebagai akibat tidak jadinya dinaikkan BBM kemarin. Putusan yang tidak banyak itu jangan mengopinikan sesuatu yang memang belum akan diterapkan. Itu merugikan pemerintah sendiri," tandasnya.

(Widi Agustian)