SBY Sentil Kementerian yang Kerja Tak Maksimal
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyentil kementerian yang dianggap malas untuk mengerjakan tugasnya dalam rangka tindak lanjut hasil keputusan rapat koordinasi. Teguran SBY itu disampaikan saat menggelar rapat terbatas bidang ekonomi.
"Dan kalau sudah kita putuskan, jalankan. Jadi kalau sudah ada rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian misalnya, dijalankan. Tingkat wapres apalagi tingkat saya, jalankan. Jangan 'ya' pada saat kita lakukan pertemuan itu, tiba-tiba tidak bergerak sebulan, dua bulan, sehingga kita kehilangan momentum, kita kehilangan peluang yang baik," ungkap SBY, saat membuka ratas di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (3/5/2012).
"Wapres juga terus memimpin rapat-rapat koordinasi untuk itu, meski demikian masih tersisa sejumlah hal yang nampaknya masih betul-betul kita tuntaskan," imbuhnya.
Sayangnya, SBY tak menyebutkan kementerian mana yang dimaksudkan tidak menjalan tugas, atau tyidak menjalankan hasil rapat koordinasi kementerian itu. Dia menegaskan jika sekian permasalahan telah dirapatkan dan dicarikan jalan keluarnya maka secepatnya dijalankan agar tidak kehilangan peluang yang baik. Dia pun kembali mengingatkan kepada para kementerian agar berkomitmen menjalan keputusan tersebut. Menurutnya jika ada persoalaan ataupun keberatan selayaknya dikemukakan saat rapat.
"Maksud saya seperti rapat hari ini kalau sudah kita identifikasi permasalahannya di mana kemudian kita tetapkan solusinya dan solusi itu kita pilih, saya tidak ingin mendengar lagi terhenti karena kementrian-kementerian tertentu tidak melaksanakan apa yang telah kita putuskan itu. Kalau ada keberatan ya di sini, apa masalahnya untuk kita carikan solusinya begini. Mungkin tidak kita lihat adanya masalah, sampaikan. Tetapi setelah kita tetapkan begini jalan keluarnya, ini rencana kita, ini kebijakan kita, itu dijalankan," jelasnya.
SBY mengungkapkan bahwa nantinya akan terus memantau dan mengevaluasi hasil keputusan yang ditetapkan dalam rapat. Hal itu untuk memastikan apakah kementeriannya betul-betul menjalankan keputusan tersebut. "Kita akan mengikuti dan memantau dan mengevaluasi apakah keputusan itu yang betul-betul kita jalankan," tukasnya.
(Widi Agustian)
