5 Keputusan Pemerintah untuk Jaga Kuota BBM
JAKARTA - Usai rencana kenaikan harga BBM subsidi ditolak DPR, pemerintah menyiapkan lima langkah untuk menjaga agar kuota BBM subsidi tidak jebol pada 2012 ini.
"Saya dan menko ekonomi sudah menghadap presiden. Yaitu pengendalian BBM agar kuota BBM yang 40 juta kiloliter (kl) untuk 2012 bisa kita dekati atau kita jaga. Karena itu ada lima yang sudah diputuskan," jelas Menteri ESDM Jero Wacik di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (3/5/2012).
Pertama, adalah keputusan tentang pelarangan kendaraan dinas pemerintah mengonsumsi BBM subsidi. Presiden, kata Jero Wacik sudah menyetujui Kepmen ESDM untuk pelarang ini. "Nanti ada tahapannya di situ, kapan Jabodetabek di mulai, kapan Jawa Bali di mulai. Sehingga bertahap, berkuranglah penggunaan BBM bersubsidi," jelasnya.
Dia menjelaskan kriteria dari mobil pemerintah ini adalah termasuk BUMN dan BUMD. "Itu semua termasuk dan kita akan mempersiapkan bagaimana mengontrol kendaraan pemerintah. Kalau pelat merah itu akan mudah dilihat tapi kalau plat hitam itu akan diberikan stiker ini milik BUMN dan tidak boleh mendapatkan premium bersubsidi," tutur dia.
Kedua, kendaraan untuk pertambangan dan perkembunan juga ada permennya. Aturan ini akan tegas melarang kendaraan di tambang tidak boleh menggunakan solar yang bersubsidi.
"Karena sudah disediakan oleh Pertamina solar untuk pertambangan dan perkebunan. Untuk yang ini pemda juga harus ikut mengawasi karena menjaga kuota 40 juta kl itu harus bersama-sama pemda. Karena Pemda dan BPH Migas sudah menandatangani kesepakatan berapa kuota masing-masing provinsi diberikan jatah kuota," beber dia.
Ketiga, yang sudah termuat dalam undang-undang adalah konversi dan diversifikasi dari BBM ke BBG akan dijalankan. "Jadi ini sudah berjalan kami sudah mulai. Kita akan tambah SPBG-nya dan kita akan tambah gasnya sudah disiapkan, dan juga converter kit-nya juga disiapkan, dan ini sedang persiapan kita siapkan," ucap Jero Wacik.
Keempat, PLN dilarang lagi menggunakan pembangkit-pembangkit baru berbasiskan BBM. "Jadi semua harus pindah ke batu bara, diganti pembangkit baru dengan gas, dengan geothermal, dengan PLTA, ke sana kita. Jadi energi baru dan terbarukan, energi matahari yang juga akan dimulai yang besar-besar, sehingga kita bisa menghemat BBM," ungkap dia.
Kelima, penghematan listrik akan dilakukan di gedung-gedung pemerintah. "Jadi pemda, rumah menteri, rumah-rumah pemerintah. Jadi itu nanti ada permen, akan ada pengendalian penggunaan listrik dan air," kata menteri ESDM.
(Widi Agustian)
