Ini Alasan Pemerintah Batalkan Batasi BBM Lewat Cc
JAKARTA - Pemerintah batal menerapkan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi melalui kapasitas mesin alias cc. Pemerintah berdalih pelaksanaan di lapangan akan mengalami kesulitan jika memang aturan tersebut jadi diterapkan.
Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan dalam kajiannya, mengenai CC lebih banyak efek negatifnya ketimbang efek yang bermanfaat. Menurutnya, pembatasan berdasar cc hanya dapat menghemat sedikit.
"Sekarang sebagian juga sudah enggak pakai premium, jadi dapatnya cuma sedikit. Tapi repotnya di sana, antara tukang bensin dan yang punya mobil," ungkap Jero kala ditemui di Istana negara, Jalan Medan merdeka, Jakarta, Senin (7/5/2012).
Dimaksudkan Jero, dengan pembatasan cc, maka petugas SPBU terpaksa menanyakan berapa cc kendaraan yang mau mengisi premium. Dengan demikian, petugas SPBU akan memaksa melihat STNK kendaraan, jika memang kendaraan itu masuk dalam kategori berhak menerima BBM. "Ribut nantinya. Kalau ribut kan gaduh, kalau gaduh kita enggak bisa membangun dengan baik," tegas dia.
Adapun alasan lainnya, yakni tidak terdapat keadilan dalam menerapkan aturan berdasar cc tersebut. Jero mengungkapkan, dia mendapat keluhan dari beberapa guru yang hanya punya mobil tua, namun mobil tersebut memiliki cc sebesar 1.800.
"Masa harus beli pertamax. Ada lagi sisi yang lain, mobil kecil 1.000 CC tapi yang punya orang kaya. Itulah, banyak sekali komplikasinya, sehingga kami memutuskan untuk sudahlah, yang CC dihapus dulu. Kita cari nanti sistem yang paling baik yang terjamin tidak ada gaduh di pompa bensin, baru kita lakukan," urai Jero.
Lebih jauh Jero mengatakan, salah satu cara sporadis yang diterapkan pemerintah sekarang, yakni membangun SPBU khusus pertamax, sehingga dalam penjualannya hanya menawarkan BBM nonsubsidi. " (Jadi terserah mereka) mau isi enggak, kalau tidak mau isi, ya lewat. Jadi maksa-maksa sedikit, tujuannya adalah untuk menghemat BBM, itu intinya," pungkas dia.
(Martin Bagya Kertiyasa)
