Raih WTP dari BPK, Jabar Masih Butuh Perbaikan
BANDUNG - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bagi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2011, merupakan WTP pertama bagi Provinsi Jawa Barat.
"Ini yang pertama, Alhamdulillah. Mudah-mudahan 2012 nanti kita dapat lagi, kan tinggal mempertahankan," kata Heryawan, usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD di ruang sidang DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (28/5/2012).
Heryawan menilai wajar jika baru kali ini Jabar mendapat opini WTP BPK. Sebab, penilaian BPK sendiri baru ada setelah reformasi tepatnya sejak 2006. Kata Heryawan, lewat UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara, laporan keuangan harus dibuat dengan sistem akuntansi negara.
Lanjutnya, WTP didapat setelah dilakukan perbaikan terhadap beberapa catatan yang dinilai kurang. "Setelah diperbaiki hingga ada perubahan signifikan pada 2011, akhirnya kita dapat opini paling tinggi WTP," katanya.
Meski begitu, BPK masih menemukan beberapa catatan yang harus diperbaiki. Di antaranya mengenai aset tanah yang diakui Cianjur tetapi tercatat juga sebagai aset Pemprov Jabar. Menanggapi hal itu, kata dia, WTP memang selalu ada catatan yang harus diperbaiki. Menurutnya, WTP manapun selalu ada catatan yang harus diselesaikan.
"Ada aset yang harus disempurnakan catatannya ya kita sempurnakan. Misalnya aset Cianjur yang diklaim Jabar, itu tinggal kompromi saja mau dicatat di kita atau diturunkan," katanya.
Saat ini, pihaknya sudah komitmen untuk menyelesaikan sejumlah catatan yang harus diperbaiki. Sesuai permintaan BPK, catatan harus diperbaiki maksimal dalam waktu 60 hari. "Tadi dikatakan 60 hari sudah ada penyelesaian. Alhamdulillah sebelum 60 hari kita sudah ada komitmen untuk langkah penyelesaian," katanya.
(Widi Agustian)
