Beri Pinjaman IMF, LPEKN Ancam Tolak Bayar Pajak

JAKARTA - Pemberian bantuan kepada Dana Moneter Internasional (IMF) terus menuai kontrovensi. Pemeberian dana tersebut dikatakan bertentangan dengan kepentingan rakyat.

Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) Sasmita Hadinagoro mengajak rakyat untuk menolak  pinjaman sebesar USD1 miliar pada IMF.
Selain itu, Sasmita mengungkapkan rakyat harus menolak membayar obligasi rekap yang telah sdh mencapai Rp 10 triliun pada 2013.

Menurutnya, dia akan menggalang kekuatan untuk mengkampanyekan gerakan tunda bayar pajak tahun ini, jika pembayaran obligasi rekap masih dianggarkan pada APBN 2013.

"Kalau sampai pemerintah menyetujui IMF diberi bantuan USD1 miliar, itu matanya sudah dibutakan. Saya mau menujukkan fakta, USD1 miliar itu mau dicopet oleh mereka (IMF)," kata Sasmita usai di Gedung Joeang Menteng, Jakarta, Selasa (10/7/2012)

Sasmita mengungkapkan, kucuran dana USD1 miliar yang berasal dari cadangan devisa nantinya akan diambil oleh IMF untuk kepentingan menyehatkan negara-negara pemberi utang.

Oleh karena itu, dia menilai dana hasil pajak yang dikumpulkan dari masyarakat saat ini tak banyak dikembalikan untuk kepentingan rakyat. "Sebaliknya, perolehan pajak justru digunakan untuk hal yang sia-sia seperti membayar bunga obligasi rekap puluhan triliun tiap tahunnya," tambah dua,

Sekadar informasi, saat ini IMF membutuhkan pinjaman dana sebesar USD43 miliar untuk menyelematkan krisis ekonomi di Eropa. Negara-negara G20, telah berkomitmen untuk menyediakan dana tersebut termasuk Indonesia.

(Martin Bagya Kertiyasa)