Pembebasan Lahan Akan Libatkan Para Penegak Hukum

TANGERANG - Masalah pembebasan lahan memang menjadi masalah klasik yang terjadi hampir di setiap proyek pemerintah. Pembangunan infrastruktur maupun penambahan lahan pertanian, terhambat lantaran pembebasan tanah yang urung rampung.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Herdarman Supandji, mengungkapkan lahan-lahan strategis tidak jarang dikuasai oleh Makelar lahan. Menurutnya, tanah-tanah tersebut biasa dikuasai oleh mafia, karenanya harga yang dipatok begitu tinggi.

"Tentunya harus ada usaha mencari suatu solusi bagaimana caranya, agar rakyat yang harganya sudah sesuai, tapi kemasukan pihak ketiga, yang harganya ditinggikan, itu menemukan solusi," jelas dia kala ditemui di gedung angkasa pura II, Tangerang, Kamis (2/8/2012).

Dia melanjutkan, masalh ini juga yang kini menjadi fokus dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk diselesaikan secepatnya. "Kita diminta untuk membahasnya antara departemen," tambah dia.

Lebih jauh dia mengatakan, jika tetap tidak menemukan titik temu, bukan tidak mungkin pihaknya akan menggandeng para penegak hukum. "Sekarang apakah bisa dikategorikan itu pemerasan? Nanti harus bersama-sama dengan para penegak hukum. Bapak presiden meminta untuk memasukan secara independen.

Kerjasama tersebut, nantinya dapat dikoordinasikan langsung dengan kementerian terkait. "Nanti biar dikoordinir oleh Menteri Koordinator Politik Hukun dan Keamanan (Menkopolhukkam)," tutupnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)