Anggaran Program Transmigrasi Masih Kurang

JAKARTA - Meski anggaran program transmigrasi saat ini sekira Rp1,5 triliun, namun Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merasa anggaran sebesar itu dirasa belum bisa mencukupi kebutuhan. Setidaknya, dibutuhkan dana sedikitnya Rp3 triliun bagi pengembangan program transmigrasi.

"Agar pelaksanaan program transmigrasi berjalan dengan baik, tidak hanya dibutuhkan anggaran sampai Rp3 triliun, melainkan juga koordinasi lintas sektoral dan kementerian," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar saat berbuka bersama dengan transmigran teladan dan pembina transmigran teladan 2012, di Kantor Kemenakertrans, Jakarta, Rabu (15/8/2012).

Menurutnya masalah terberat dalam pengembangan program transmigrasi adalah ego sektoral. Oleh karena itu, pihaknya telah meminta kepada Bappenas memasukkan program transmigrasi secara lintas sektoral dan kementerian.

"Kita usulkan kepada Bappenas agar transmigrasi masuk bukan hanya program  Kemenakertrans tetapi menjadi program disektor PU, program wajib perhubungan dan beberapa sektor lain yang terkait. Tanpa itu kita tidak akan kuat tanggung sendiri," harapnya.

Selain itu, lanjutnya, sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2012-2014, pembangunan transmigrasi diprioritaskan pada upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.

"Pembangunan transmigrasi tidak hanya terbatas pada aspek wilayah dan tata ruang secara fisik, melainkan juga pad aspek SDM yang mampu memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam pembangunan," tuturnya.

Dalam konteks pengembangan wilayah dan kemajuan daerah, data keberhasilan transmigrasi cukup meyakinkan, yakni sampai dengan 2012 tercatat ada 103 permukiman transmigrasi yang berkembang menjadi kabupaten/kota dan 382 permukiman transmigrasi menjadi ibukota kecamatan.

Bahkan, ada 1.183 permukiman transmigrasi yang menjadi desa definitif dan satu ibukota provinsi yang berasal dari lokasi transmigrasi, yakni UPT mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat.

(Widi Agustian)