BPH Migas Punya 3 Skema Kendalikan BBM
JAKARTA - Badan Pelaksana Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) tengah mengkaji program pengendalian kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini dilakukan agar kuota BBM tetap terjaga.
Kepala BPH Migas Andi Nur Samansomeng, mengatakan kuota BBM yang diusulkan pemerintah sebesar 45-48 kiloliter (Kl) akan mencukupi. Namun, harus dilakukan beberapa pengendalian untuk menjaga kuota volume, sehingga pembagian kuota ke masing-masing kabupaten kota cukup.
"Kita punya program, tahun ini sebenarnya juga sudah ada, tapi kita terbentur anggaran dan waktu. Kita ada tiga pengendalian," kata Andi, di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Selasa (28/8/2012).
Menurut Andi, pengendalian yang pertama akan dilakukan dari sisi suplai. Menurutnya, BP Migas harus tahu secara pasti berapa banyak pemain yang mendampingi Pertamina untuk menyalurkan BBM bersubsidi. Ini diperlukan agar memudahkan minyak pendeteksian lalu-lintas minyak.
"Kalau ada minyak untuk daerah tertentu tiba-tiba ke daerah sini berarti ada kebocoran. Itu pengendalian dari suplai," ungkap Andi
Andi menjelaskan, pengendalian yang kedua dilakukan dari permintaan. Dia menjelaskan, pengendalian akan dilakukan pada setiap titik-titik serah. "Nah, titik-titik serah ini akan kita kendalikan," katanya.
"BPH Migas kan memang punya kewenangan mengatur dan membuat peraturan jadi bekerja sama dengan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan pepres 19, kita bisa atur. Tapi kita juga berikan fleksibilitas pemerintah daerah mengenai apa yang bisa mereka lakukan dengan kondisi masing-masing," tukas dia.
(Martin Bagya Kertiyasa)
