Pemerintah Revisi Tarif Listrik Geotermal

JAKARTA - Agar para investor tertarik untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi alias geotermal, maka pemerintah telah menetapkan tarif baru harga jual listrik geotermal. Hal ini dilakukan agar ekspansi energi alternatif dapat segera terlaksana.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan Surat Keterangan (SK) terkait tarif geotermal telah ditandatangani pada 17 Agustus lalu. Saat ini, SK tersebut sedangkan dipersiapkan untuk diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM.

"Mungkin minggu ini akan keluar," kata Jero kala ditemui dalam acara infrastruktur di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (29/8/2012).

Jero memaparkan isi SK tersebut berisi sejumlah tarif panas bumi yang ditetapkan per wilayah, yakni 10 sen dolar AS per kWh untuk wilayah Sumatera, 11 sen dolar AS per kWh di Jawa-Bali, dan 12 sen dolar AS per kWh untuk Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara-Sulawesi Selatan.

Sementara tarif untuk Sulawesi Utara-Gorontalo sebesar 13 sen dolar AS per kWh, untuk NTB dan NTT 14 sen dolar AS per kWh, dan Papua dan sekitarnya 18 sen dolar AS per kWh. "Saya perkirakan sekira 6 ribu megawatt (mw) bisa kita bangkitkan dari geotermal," tambah dia.

Menurutnya, penerbitan SK ini merupakan langkah pemerintah untuk mendorong berkembanganya penggunaan energi alternatif di Indonesia. "Sekarang kita sudah punya sikap bahwa geotermal akan kita kerjakan secara besar-besaran," tegasnya.

Menurutnya, Indonesia disebut mempunyai sumber energi geotermal dalam jumlah yang cukup banyak. Lantaran gunung berapi banyak terdapat di Tanah Air. "Indonesia memiliki 40 persen kandungan panas bumi geotermal dunia, tapi saat ini kita baru mengeksplorasi sekira lima sampai enam persen saja," paparnya.

Oleh karena itu, Pemerintah akan meningkatkan eksplorasi panas bumi. Selain karena jumlahnya besar, biaya produksi listrik dengan geotermal lebih murah ketimbang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

(Martin Bagya Kertiyasa)