Turun, Ekspor TPT Diprediksi Hanya USD12,58 M
JAKARTA — Nilai ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun ini diperkirakan akan mencapai sekitar USD12,58 miliar. Jumlah itu menurun sekira lima persen dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar USD13,25 miliar.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman mengatakan, ekspor TPT selama semester I/2012 menurun 6,1 persen dibandingkan periode sama pada tahun lalu yang sebesar USD6,76 miliar. Ekspor TPT Indonesia ke pasar Uni Eropa turun hingga 9,6 persen sementara ke pasar Amerika turun 0,8 persen.
Penurunan ekspor TPT pada akhir tahun ini disebabkan oleh banyak faktor yang di antaranya kondisi perekonomian di wilayah Eropa sehingga menyebabkan permintaan menurun. Daya saing Indonesia pun ditambahkannya, menurun selama 2012-2013 dibandingkan 2011-2012. Masalah retribusi fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) juga menjadi kendala ekspor.
“Seharusnya kita optimistis tahun ini naik tetapi malah turun. Itu ekspektasi kita naik lima persen kalau tidak ada gangguan tapi gangguan banyak malah turun lima persen. Potensial lost 10 persen,” kata Ade dalam jumpa pers, Jumat (21/9/2012).
Menurutnya, meskipun terjadi sedikit kenaikan di pasar Jepang, namun kenaikannya tidak lebih besar dari penurunan yang dialami di pasar tradisional lainnya. Ironisnya, kata dia, meskipun telah terjadi penurunan permintaan secara global, beberapa negara pesaing justru masih mampu menikmati kenaikan ekspor karena keunggulan komparatif yang mereka miliki.
Dia mencontohkan, di pasar Eropa, total impor negara Eropa dari luar negara Eropa turun 7,21 persen. Peningkatan ekspor TPT Kamboja ke Uni Eropa pada tahun ini 41,9 persen. Adapun ekspor Vietnam ke kawasan tersebut telah mengalahkan posisi Indonesia. Sedangkan di pasar Amerika Serikat, impornya hanya naik 0,8 persen selama periode Januari—Juli 2012 dan beberapa negara lain seperti China, Vietnam, dan Kamboja, mampu meningkatkan ekspornya lebih dari satu persen.
“Opportunity Indonesia sangat besar tapi diganggu kebijakan di dalam negeri. Diganggu kebijakan-kebijakan tidak tepat waktu sehingga hal inilah yang menganggu,” jelasnya. (gna)
(Rani Hardjanti)
