Pengusaha Gandum Turki Protes Penyelidikan KPPI

JAKARTA – Asosiasi eksportir produk gandum, kacang-kacangan, dan minyak sayur Turki menyebut upaya untuk membatasi volume impor tepung gandum dengan menambah bea masuk safeguard pada produk impor berimbas pada pengeluaran konsumen.

"Beberapa produsen lokal Indonesia mengklaim terjadi penurunan dalam produksi, efisiensi, kapasitas dan penjualan mereka, tetapi bila melihat pada data yang menjadi dasar penyelidikan yang bisa kita lihat hanyalah peningkatan. Jelas sekali tidak ada penurunan penjualan sehingga saat impor mencapai titik tertinggi, pangsa pasar dan keuntungan para produsen lokal juga meningkat," ujar Ketua Asosiasi Eksportir produk gandum, kacang-kacangan dan minyak sayur Turki Turgay Unlu dalam siaran pers, Senin (15/10/2012).

Unlu pun mempertanyakan alasan penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) terkait adanya desakan dari para produsen lokal untuk menerapkan kebijakan pengamanan perdagangan kepada negara-negara pengekspor tepung gandum, termasuk di antaranya Turki.

"Data tidak menunjukkan apapun selain pengembangan dan perkembangan industri penggilingan lokal. Laporan keuangan yang ditunjukkan para penggugat jelas membuktikan posisi Turki yang menghindari segala inisiatif ekspor yang bisa merugikan neraca perdagangan dan pasar tenaga kerja negara pengimpor," tambah dia.

Unlu juga menyebut upaya mengurangi atau menghentikan impor akan membuat masyarakat Indonesia kesulitan mendapatkan harga terbaik dan produk berkualitas.

"Memberikan tambahan berupa bea masuk safeguard pada produk tepung akan berpengaruh kepada stabilitas kemananan pangan masyarakat Indonesia bilas uatu saat terjadi krisis pangan global seperti yang dialami dunia pada 2007-2008 dan 2010-2011," jelas dia.

Menimbang fakta bahwa Indonesia secara geoografis tidak cocok untuk penanaman gandum karena gandum tidak bisa tumbuh di iklim topis, sedangkan produk berbahan dasar gandum seperti mie sangat banyak dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat Indonesia.

"Kami berharap pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan keamanan pangan mereka dan sebaiknya tidak menutup pintu untuk impor tepung terigu. Ini adalah masalah kepentingan publik," jelas dia.

Unlu mengatakan mereka (asosiasi exporter) tidak melakukan hal yang bertentangan dengan kepentingan rakyat Indonesia. Unlu juga menyoroti fakta bahwa keluhan dan penyelidikan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsp dasar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Kami sangat menghormati hubungan perdagangan bilateral antara Turki dan Indonesia," tandasnya. (gna)

(Rani Hardjanti)