CSR BUMN Jadi Modus Meminta Dana

JAKARTA - Corporate Social Responsibility (CRS) kerap dijadikan ajang penyelewengan anggaran oleh para DPR. Dengan modus memasukkan CSR dalam laporan keuangan, penyimpangan anggaran pun dapat dilakukan.

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia Ismet Hasan Putro mengaku pernah diminta oknum DPR untuk memasukan anggaran sebagai CSR agar dapat menyelewengkan 2.000 ton gula. Namun, Ismet enggan menggubris permintaan DPR tersebut.

"Saya dimintai gula 2.000 ton gula. Saya enggak mau kasih, saya bilang enggak bisa. Kemudian dimintain 200 ton, saya bilang enggak bisa," kata Ismet, di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/11/2012).

Ismet menambahkan, karena penolakan permintaan gula tersebut, DPR memberikan kesepakatan ingin membeli gula 20 ton. "Ya sudah, kalau mau beli saya serahkan di direksi operasional, bukan saya yang handle," jelas Ismet.

Namun, setelah perundingan yang alot dan proses tawar menawar antara DPR dan RNI, disepakati enam ton gula yang dijual RNI ke DPR. "Ujung-ujungnya cuma enam ton," katanya.

Dia menambahkan, permintaan gula itu awalnya diminta untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP). "Langsung teleponon dia (DPR), alasannya untuk CSR gitu. Kan minta 2.000 ton, lalu 200 ton, lalu 20 ton dia beli. Ya kalau dibeli enggak apa-apa, akhirnya kan cuma jadi enam ton," ungkap dia.

Namun, Ismet enggan mengungkapkan nama kepada Badan Kehormatan (BK), dirinya mengaku hanya akan mengungkapkan modus yang dilakukan DPR. "Enggak lah, saya cuma menyampaikan modus saja. Pokoknya nanti ketemu BK, saya cuma haha..hihi.. doang, saya enggak punya nama," tukas dia.

(Martin Bagya Kertiyasa)