Siap-Siap Pemerintah Bakal Batasi Jumlah PNS

JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menginginkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) lebih digunakan untuk pelayanan masyarakat (public services).

Menurut dia, sebagian besar dana APBD lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai. Oleh karena itu, pemerintah diimbau perlu melakukan pembatasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara selektif.

"Memang kita semua sudah paham, sebagian besar dana APBD untuk belanja pegawai, jadi kita mau melakukan pembatasan PNS, secara selektif," ujar Hatta, di kantornya, Jakarta, Senin (17/12/2012).

Dia pun menginginkan agar tidak menumpuk pegawai, dalam artian jangan sampai mengganti pegawai dengan menambah pegawai baru. "Jadi enggak efisien," ujarnya singkat.

Selain itu, menurut Hatta, dana APBD seharusnya dialokasikan untuk public services dalam porsi yang besar. Namun, dana tersebut sebaiknya jangan dihabiskan untuk membangun gedung, membeli mobil, serta belanja pegawai yang terlalu besar. "Ya nanti rakyat enggak dapat apa-apa," ujar Hatta.

Senada dengan Hatta, Menteri Keuangan Agus Martowardojo pun mengatakan jika dalam APBD, pemerintah mengalokasikan anggarannya untuk PNS cukup besar. Bila seandainya belanja pegawai tidak lebih dari 40 persen, maka akan membuat kualitas APBD lebih baik.

"Tetapi ini mungkin perlu suatu kebijakan legislatif di daerah supaya biaya belanja pegawai di bawah 40 persen bisa tercapai," tutur Agus.