BPK Minta Pemerintah Kurangi Bunga Surat Utang RI
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut investor masih tertarik dengan obligasi negara (Surat Utang Negara/SUN). Namun, pihaknya masih perlu mengkaji tingkat bunga yang ditawarkan pemerintah.
"Yang harus kita harus mengkaji tingkat bunga apakah bermasalah atau tidak serta apakah tingkat bunga yang ditetapkan oleh pemerintah sudah efisien atau belum," ujar Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (28/1/2013).
Ekonomi yang stabil, menurut Hasan, membuat Indonesia mudah menerbitkan SUN. Kondisi perekonomian kita juga membuat permintaan SUN tinggi.
"Artinya investor sangat tertarik dengan obligasi yang kita tawarkan dan kita punya kesempatan untuk menurunkan tingkat bunga, itu yang sedang kita kaji," tandasnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), dalam lima tahun belakangan utang Indonesia telah naik Rp601,25 triliun atau naik 43,27 persen. Pemerintah mencatat, total utang pada 2007 masih berada di kisaran Rp1.389,41 triliun.
Utang tersebut, berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp1.375,33 triliun atau 69,1 persen dari total utang pemerintah pusat. Dari angka tersebut, penerbitan SBN dengan denominasi rupiah mencapai Rp1.111,39 triliun atau 55,8 persen dari total utang, dan penerbitan SBN denominasi valas sebesar Rp263,94 triliun atau 13,3 persen dari total utang.
Sisanya berasal dari pinjaman sebesar Rp615,34 triliun atau 30,9 persen dari total utang pemerintah. Adapun rincian dari pinjaman tersebut yakni Rp613,71 triliun berasal dari pinjaman luar negeri sementara hanya Rp1,62 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri. Suku bunga surat utang RI saat ini sekira enam persen.
