Kemenkeu Minta Kebijakan BBM Cepat Diterapkan
JAKARTA - Pemerintah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang cepat dan tepat untuk mengatasi permasalahan ini.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjononegoro mengatakan, bila kebijakan pembatasan dapat cepat dilakukan, maka asumsi makro akan mencapai target.
"Semakin kita terlambat, maka kebijakan yang dikeluarkan nanti menjadi semakin berat. Karena kita harus menjaga, supaya volume yang sudah lewat bisa dikompensasi," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Jumat (5/4/2013).
Jadi lanjut Bambang menjelaskan, saat ini tidak ada tenggat waktu untuk kebijakan tersebut. Meski demikian, dia mengatakan, semakin lambat maka kebijakannya memang menjadi semakin berat.
"Artinya implementasinya harus cepat, tingkat kebocoran harus rendah, efektifitasnya harus tinggi. Padahal, melakukan kebijakan yang drastis seperti ini kan belum menjadi pengalaman masa lalu. Kita pengalamannya masih terbatas," katanya.
Bambang mengatakan, bila nanti kebijakan yang sifatnya pembatasan, pasti akan ada masa percobaan. Oleh karena itu, jika kebijakan tersebut telat, maka tidak bisa ditolelir.
(Martin Bagya Kertiyasa)
