JAKARTA - PT Mass Rapid Transit (MRT) menyatakan, dalam pembangunan MRT tahap I (Lebak Bulus-Bundaran HI), masih menuai kendala dengan menolaknya warga daerah Fatmawati, Jakarta Selatan.
"Sebenarnya itu urusan Pemda DKI, dan kami tidak terlibat dengan masyarakat tersebut," kata Direktur Utama PT MRT Dono Boestami, saat diskusi santai di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/4/2013).
Dono menjelaskan bahwa pemda saat ini telah berkoordinasi dengan Pemkot Jakarta Selatan untuk menangani permasalahan di daerah Fatmawati tersebut. Di mana Pemda DKI sudah mengirimkan surat kepada Pemkot Jaksel.
"Surat itu untuk Pemkot Jaksel mencari jalan keluar untuk permasalahan penolakan warga Fatmawati," imbuhnya.
Selain itu, menurut Dono pembangunan proyek MRT ini akan dilaksanakan setelah pengumuman pemenang tender. Pasalnya pembangunan ini tidak mungkin untuk ditunda kembali.
Dono mengungkapkan bahwa pihaknya belum dapat menentukan pemenang tender pada saat ini. Namun, saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementrian Perhubungan, Kementerian Keuangan, BI, untuk menyelesaikan beberapa perlengkapan dokumen.
"Juni tahun ini PT MRT berulang tahun yang kelima, dengan umur yang sudah lama namun belum terlihat realisasi pembangunannya, MRT meminta dukungan kepada semua yang terlibat dan segera membuat soft launching," tutupnya.
Sebelumnya, PT MRT akan melaksanakan proyek pembangunan MRT tahap I yaitu dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI, dengan panjang rute 15,2 km.
Dono mengatakan, dibutuhkan sekira 125 miliar yen untuk pembangunan tahap I. Di mana proyek ini dibiayai penuh oleh pemerintah melalui pinjaman luar negeri Jepang yakni, Japan International Coorperation Agency (JICA).
(Widi Agustian)