Pengawasan Dual Price BBM Subsidi Paling Mudah

JAKARTA - Reforminer Institute menilai kebijakan pemerintah yang menerapkan opsi dua harga BBM bersubisidi lebih mudah dari sisi pengawasan.

"Dibanding opsi pengendalian BBM subsidi yang lain, paling relatif dan sederhana dalam pengawasan. Namun ini perlu dikombinasikan pengawasannya dengan terapkan sistem IT (Pertamina)," ungkap Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Priagung Rakhmanto, di Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Priagung menambahkan, dengan mengkombinasikan Sistem Pengendalian Pengendalian (SMP) IT Radio Frequency Identification (RFID) dari Pertamina, hal itu bisa mencegah kendaraan umum yang mengisi BBM bersubsidi berulang-ulang.

"Itu paling tidak bisa diterapkan ke angkutan umum untuk antisipasi mereka isi berulang-ulang," jelasnya.

Menurut dia, opsi dua harga BBM subsidi seperti ini pasti ada pemaksaan dari pengguna kendaraan pribadi yang ingin mengisi BBM subsidi Rp4.500 per liter.

"Artinya harus ada sanksi, kendaraan pribadi enggak berhak lagi konsumsi Rp4.500 per liter. Ini enggak mungkin 100 persen langsung berjalan bagus tapi di antara pilihan yang ada opsi ini layak untuk diambil," jelasnya.

Sebelumnya, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) mengakui dalam penerapan kebijakan dua harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dibutuhkan masa transisi.

"Mungkin dalam masa transisi dibutuhkan satu minggu sampai dua bulan dan tetap dijaga oleh pihak kepolisian," ungkap Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purnomohadi.