JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah agar memprioritaskan pengembangan moda transportasi massal daripada hanya fokus dan menyita waktu perhatian ke rencana mekanisme dua harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, seharusnya pemerintah fokus mendorong upaya Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk membangun Mass Rapid Transit (MRT) guna aktualisasi alternatif mengurai kemacetan Jakarta.
"Jika ada moda transportasi ini diperkirakan dapat menahan masyarakat untuk membeli kendaraan dan dapat mengurangi konsumsi BBM," ungkap Tulus kepada wartawan, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (27/4/2013).
Tulus menjelaskan, dengan kondisi saat ini pemerintah beranggapan melempar bola panas ke masyarakat dan mengalihkan perhatian terhadap rencana mekanisme dua harga BBM subsidi. Jika pemerintah berhasil merealisasikan MRT dan dengan adanya mekanisme dua harga, MRT diperkirakan tidak akan menjadi pilihan masyarakat.
"Ini disebabkan karena subsidi masih cukup besar ke BBM. Karena itu sangat disayangkan jika realisasi moda transportasi massa lahir tapi penggunaan MRT ini menjadi sia-sia dan sepi pengguna. Pemerintah jangan berpikir jangka pendek," pungkasnya.
Seperti diketahui, pemerintah berencana menetapkan kebijakan mekanisme dua harga BBM subsidi dalam waktu dekat untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan harga jual BBM subsidi sebesar Rp4.500 per liter untuk kendaraan roda dua sepeda motor dan angkutan umum, lalu Rp6.500 per liter dikhususkan untuk kendaraan mobil pribadi plat hitam.