>

Depok dan Banjar Dapat Opini WTP dari BPK

|

Oris Riswan - Okezone

BANDUNG - Kota Depok dan Kota Banjar mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2012.

Selain Kota Depok dan Banjar, BPK sudah menyerahkan laporan hasil pemeriksaannya pada 19 daerah lain di Jabar dalam kurun dua hari dari kemarin hingga hari ini, salah satunya untuk Pemprov Jabar yang mendapat opini WTP. Sedangkan 18 daerah lainnya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Kepala Perwakilan Jabar BPK RI Selamet Kurniawan mengatakan dalam pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2012, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan penting. Permasalahan itu perlu mendapat perhatian serta komitmen para kepala daerah dan jajarannya untuk perbaikan ke depan.

Beberapa permasalahan tersebut antara lain adalah dari sisi pendapatan daerah, BPK menemukan adanya penggunaan langsung penerimaan retribusi daerah, sehingga penerimaan dan pengeluarannya tidak melalui mekanisme APBD, kekurangan penetapanan pajak dan retribusi daerah, serta potensi pajak dan retribusi daerah yang belum terpungut.

"Dalam belanja pegawai, BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran gaji, tunjangan, IWP dan pajak penghasilan kepada PNS yang telah memasuki masa usia pensiun dalam jumlah yang cukup signifikan sebagai akibat dari lemahnya pengendalian terhadap proses pembayaran belanja pegawai dan lambatnya penerbitan SK Pensiun PNS," kata Selamet, dalam rilisnya kepada Okezone, di Bandung, Selasa (28/5/2013).

Atas berbagai kekurangan itu, Selamet mengatakan, sesuaiĀ  ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, paling lambat 60 hari sejak penyampaian LHP, kepala daerah wajib menyampaikan perkembangan tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi BPK.

"Khusus kepada DPRD, BPK mengharapkan DPRD dapat menindaklanjuti LHP BPK ini dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya," jelas Selamet.

Dari 21 daerah yang sudah menerima hasil LHP BPK di antaranya Provinsi Jabar, Kota Depok, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Bogor. (wan) (wdi)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Bambang Brodjonegoro Minta Kemenkeu Dijadikan Rumah Kedua