Pemerintah Harus Batasi Utang Luar Negeri Swasta
JAKARTA - Merosotnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dipengaruhi oleh adanya sentimen dari dalam dan luar. Adapun sentimen dari dalam negeri, yakni tingginya permintaan dolar AS oleh korporasi untuk membayar utang.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani menilai, pemerintah harus membantu merestrukturisasi utang luar negeri swasta bagi perusahaan yang memiliki Rupiah yang kesulitan untuk memperoleh dolar.
"Pemerintah di sini menjadi penengah. Sedangkan mekanismenya seperti yang dilakukan pada Jakarta Initiative Task Force," tutur Aviliani ketika ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, semalam.
Aviliani berharap, pemerintah bisa segera membatasi swasta untuk berutang. "Tidak yang diterapkan saat ini yang hanya sebatas melapor jika saat akan berutang ke luar negeri. Persoalan sekarang ini, banyak perusahaan yang meminjam dolar, namun berpenghasilan Rupiah," ucap dia.
Selain itu, untuk menjaga nilai tukar Rupiah, pemerintah juga harus berupaya dalam mendorong penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri hingga sebesar 100 persen.
"DHE para eksportir kan saat ini barulah 30 persen, penempatan DHE itu harusnya ada jaminan dari pemerintah terkait kemudahan bagi eksportir dalam menarik kembali dolarnya," kata dia.
"Menurut saya, di sini UU mata uang dikesampingkan dulu. Sekarang kan, banyak eksportir yang takut menempatkan uang di Indonesia, karena khawatir kesulitan untuk mengambilnya kembali," tambahnya.
Menurutnya, pelemahan Rupiah terjadi secara berlarut-larut akan membuat para spekulan lebih leluasa dalam memainkan nilai tukar Rupiah. Mengingat pada dasarnya setiap tiga atau empat bulan, Indonesia mengalami krisis mini yang diakibatkan berbagai kebijakan ekonomi dari Eropa dan AS.
Menurutnya, saat Indonesia sedang mengalami defisit transaksi berjalan yang berlarut-larut, maka situasi ini akan menjadi kesempatan yang paling tepat untuk memanfaatkan fluktuasi Rupiah yang dalam kondisi melemah.
"Krisis mini Indonesia selalu mengikuti pengumuman kebijakan ekonomi dari Eropa dan Amerika. Misalnya saja saat Eropa dan AS mengumumkan akan membantu Yunani, maka dolar As di sini akan keluar. Tetapi setelah dua atau tiga pekan, duit itu akan kembali lagi," tutupnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)
