Menkeu Ancam Tak Cairkan Gaji Pemda

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menggodok sebuah aturan yang mengatur hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan anggaran negara. Ini dilakukan guna memaksimalkan penyerapan anggaran di daerah.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengungkapkan, sejauh ini pengawasan pelaksanaan program pemerintah daerah (Pemda) yang menggunakan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) belum maksimal. Menurut dia, perlu ada semacam dorongan yang memaksa Pemda harus merealisasi program-program tersebut.

"Uang kita kasih ke daerah, tapi enggak bisa kontrol. Akhirnya biasanya polanya adalah DAU-nya di hold, ditahan," tutur Chatib di Jakarta, Rabu (9/4/2014).

Dia menjelaskan, penundaan pelaksanaan program seperti itu sebenarnya tidak merugikan Pemda, namun dampaknya akan sangat terasa di tengah masyarakat. "Yang susah rakyatnya, karena programnya enggak jalan," imbuhnya.

Untuk itu, menjelaskan, Kemenkeu tengah menyiapkan aturan yang akan mengatur penyaluran tunjangan dari program-program yang dibiayai melalui DAU.

"Sekarang di dalam ini coba diubah beberapa, misalnya kalau sampai itu ada kayak gitu, bukan DAU yang di hold akan tetapi income-nya penghasilan (gaji) si pemerintah daerah yang di-hold," paparnya.

Dia meyakini, dengan kontrol seperti itu pemerintah daerah akan lebih terdorong merealisasikan programnya. "Dengan begitu masyarakatnya enggak dirugikan. Pemerintahnya jadi terpaksa harus kerja kan?" katanya.

Selain itu, dia menyatakan, Kemenkeu akan mendorong pembahasan beberapa usulan peraturan yang telah dimasukkan di DPR seperti RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), RUU Piutang Negara dan RUU Asuransi. "Mau bagaimana? Kita tidak punya pilihan. Kita harus kerjakan itu," pungkasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)