Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, meteran punya risiko karena PLN harus merekrut ratusan ribu orang lagi. Pasalnya dengan meteran, pekerja PLN harus mendatangi puluhan jutaan penduduk untuk dilakukan pendataan.
"Melihat hal ini, banyak okum-okum yang mencatat meteran yang tidak sesuai. Kemudian pada suatu saat masyarakat akan membayar, mereka dikejutkan dengan denda, di mana padahal kesalahan ada okum kan," tutur Sofyan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2015).
Sofyan menuturkan, masalah ini sempat terjadi pada pelaksanaan penggunaan meteran. Oleh karena itu, dibuatlah token sistem prabayar. Kendati demikian, Sofyan dia mengatakan token masih memiliki kelemahan , dan kelemahan ini yang harus diperbaiki, bukan mengganti sistemnya lagi.
"Tentunya token prabayar memiliki kelemahan pasti. Tapi kita akan perbaiki kelemahan itu, jangan kita mengganti-ganti pola dan sistemnya, itu menurut saya," tuturnya.
"Kalau memang ada tindakan-tindakan keliru dari provider-provider dari PPOB, kami akan buang mereka. Kemudian kami akan kembali ke sistem perbankan. Tapi apakah daerah-daerah terpencil yang belum ada sistem perbankan, hal itu bisa dilaksanakan. Kan tidak," tambahnya
(Rizkie Fauzian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.