JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk menerapkan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga pada seluruh daerah di Indonesia. Hal ini diputuskan setelah Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Papua beberapa waktu lalu.
Namun, untuk mewujudkan rencana ini, PT Pertamina (Persero) mengaku butuh dana yang sangat besar. Jumlahnya pun mencapai Rp800 miliar per tahun. Dana ini digunakan untuk subsidi silang bagi harga BBM di Papua.
"Ada alokasi Rp 800 miliar per tahun untuk distribusi satu harga untuk Papua dan Papua Barat. Kita juga butuh bantuan lapangan migas, bangun kilang baru," tutur VP Communication Pertamina Wianda Pusponegoro di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (23/10/2016).
Menurutnya, salah satu kendala utama dalam mewujudkan BBM satu harga adalah masalah topografi di Papua. Selain itu, tak ada lembaga resmi di Papua yang menyalurkan BBM dari Pertamina.
Untuk itu, butuh bantuan dana dari pemerintah untuk mewujudkan program BBM satu harga. Salah satunya adalah dengan bantuan dana melalui APBN.
"Pada intinya masalah utama selama ini tidak bisa harga sama, karena tidak ada lembaga resmi penyalur Pertamina. Tantangan geografis, hanya bisa dicapai oleh pesawat. Lalu terakhir adalah infrastuktur perminyakan. Kami harapkan ada bantuan dari pemerintah," tutupnya.
(Widi Agustian)