Terapkan Kewajiban Struktur dan Skala Upah, Pemerintah Dinilai Lindungi Tenaga Kerja
JAKARTA - Pemerintah meminta seluruh pengusaha yang beroperasi di Indonesia untuk menyusun struktur dan skala upah hingga batas waktu 23 Oktober 2017. Bagi pengusaha yang melalaikan instruksi pemerintah ini terancam sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan usaha.
Struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau sebaliknya, yang memuat kisaran nominal upah dari yang terkecil hingga yang terbesar berdasarkan nilai atau bobot jabatan. Dalam menyusun struktur dan skala upah, pengusaha mengacu pada upah pokok.
Senior Researcher MUC Tax Research Institute Kiki Amaruly Utami menuturkan, penyusunan stuktur dan skala upah sudah lazim diterapkan di luar negeri, terutama oleh perusahaan-perusahaan multinasional.
“Bagi pemerintah tentu untuk meberikan perlindungan bagi pekerja mengenai standar upah yang akan diterimanya,” ujar Kiki dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
“Melalui kebijakan ini, pemerintah bisa memantau mana saja perusahaan yang patuh membuat Peraturan Perusahaan dan mana yang tidak. Karena ada upaya paksa dari pemerintah, yang diikuti dengan (sidak) inspeksi mendadak standar upah berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Perusahaan,” lanjutnya.
