Strategi Penyelamatan Sektor Riil

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih periode 2008-2013, MS Hidayat, mengatakan akan fokus pada pengurangan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan mendorong pengembangan usaha padat karya.

Diperkirakan jumlah PHK pada kuartal pertama 2009 mencapai 150.000 orang. Sinergi kerja sama Kadin, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan pemerintah untuk menekan jumlah PHK pada 2009 agaknya merupakan agenda prioritas yang perlu segera diimplementasikan.

Pada awal pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencanangkan tiga strategi dalam bidang ekonomi yang disebut tripple strategy, yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5 persen per tahun, menggerakkan kembali sektorriil, serta revitalisasi pertanian dan perekonomian pedesaan.

Namun, gelombang tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, disusul gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah, semburan lumpur panas di Sidoarjo,diikuti tsunami di pantai selatan Jawa,seakan menenggelamkan antusiasme rakyat akan angin perubahan yang diembuskan pemerintahan SBY-JK.

Sebelum krisis keuangan global muncul, perekonomian Indonesia terbukti rentan terhadap berbagai gejolak eksternal dan belum memiliki fondasi yang kokoh. Belum habis bernafas dihantam bencana alam, tahun ini perekonomian Indonesia dihantam krisis keuangan global. Krisis ini ternyata memberi pelajaran bahwa kapitalisme global terbukti rentan terhadap krisis.

Ambruknya perusahaan-perusahaan besar dan global di Amerika Serikat (AS) dan Eropa menjadi headlinesemuamediamassadi dunia. Dampak krisis keuangan AS menjalar ke Eropa dan Asia Pasifik dalam bentuk bangkrutnya bank/institusi keuangan/korporasi, meningkatnya inflasi, menurunnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan runtuhnya indeks saham.

Di Indonesia, krisis keuangan global terbukti memorak-porandakan pasar modal dan valas. IHSG anjlok dari angka 2.830 menjadi 1.111, atau turun lebih dari 60 persen. Nilai kurs rupiah terhadap dolar AS terdepresiasi cukup dramatis dari Rp9.076 hingga sempat menembus Rp12.900, atau terdepresiasi lebih dari 41 persen sejak Januari hingga Desember 2008.

Arah Kebijakan

Visi kebijakan industri nasional di masa SBY-JK adalah "Pada tahun 2020 Indonesia menjadi negara industri baru." Sasaran pembangunan industri di akhir masa jabatan SBY-JK mencakup:
1. Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan kesempatan kerja dalam jumlah besar
2. Terselesaikannya program revitalisasi,konsolidasi dan restrukturisasi industri
3. Teroptimalisasikannya pasar domestik dalam rangka pembangunan industri komponen lokal dan industri pengolah sumber daya dalam negeri lainnya
4. Meningkatnya daya saing industri berorientasi ekspor;
5. Tumbuhnya industri potensial yang menjadi motor pertumbuhan industri masa depan
6. Meningkatnya pertumbuhan industri kecilmenengah (IKM), khususnya industri menengah tiga kali lebih cepat dari industri kecil. Untuk mencapai itu semua, sektor industri ditargetkan tumbuh 8,56 persen dan menyerap tenaga kerja setidaknya 2,6 juta orang per tahun selama 2004-2009.

Faktanya, tidak mudah mewujudkan target yang amat optimis tersebut. Selama masa SBY-JK,pertumbuhan industri hanya 7,5 persen pada 2004; 5,9 persen (2005), 5,3 persen (2006), 5,2 persen (2007), dan 4,4 persen sampai triwulan II 2008.

Sejak krisis ekonomi Asia sampai 2005, pertumbuhan sektor industri manufaktur hanya meningkat dengan laju satu digit. Perkembangan yang tersendat-sendat ini jauh berbeda dengan masa sebelum krisis 1998, sewaktu sektor industri manufaktur dapat melaju dengan dua digit.

Bahkan selama kurun waktu 1994-1996, sektor ini tumbuh dengan laju rata-rata dua digit setahun, meski dengan laju yang sedikit lebih rendah dibanding kurun waktu 1989-1993. Industri manufaktur Indonesia memainkan peranan penting sejak kita menyadari tidak bisa mengandalkan ekspor sektor migas. Ekspor industri manufaktur menyumbang sekitar 85 persen ekspor nonmigas dan sekitar 67 persen total ekspor Indonesia sejak 1994. Bahkan kontribusi ekspor industri ini telah melampaui ekspor sektor pertanian dan migas sejak awal dasawarsa 1990-an.

Selamatkan Industri

Dalam konteks inilah visi dan sasaran industri tersebut mulai dipertanyakan rakyat. Pasalnya,reformasi sektor riil masih "jalan di tempat" karena sektor ini menghadapi masalah deindustrialisasi berupa menurunnya jumlah perusahaan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, sektor riil masih harus menghadapi masalah menurunnya daya beli konsumen. Dalam konteks inilah saya menekankan pentingnya perspektif baru dalam kebijakan "targeting" industri. Secara umum kebijakan industri dapat diklasifikasikan ke dalam upaya sektoral dan horizontal.

Upaya sektoral terdiri atas berbagai macam tindakan yang dirancang untuk menargetkan industri-industri atau sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Upaya horizontal dimaksudkan untuk mengarahkan kinerja perekonomian secara keseluruhan dan kerangka persaingan di mana perusahaanperusahaan melaksanakan usahanya.

Agaknya di masa mendatang kita memerlukan kebijakan industri yang lebih "antisipatif" atau "proaktif" dalam menghadapi banyak perubahan dalam lingkup nasional maupun internasional. Di bidang industri setidaknya ada tiga elemen kebijakan. Pertama, mengembangkan sektor manufaktur yang memiliki daya saing tinggi. Kedua, restrukturisasi industri secara terencana menuju industri yang produktivitas dan nilai tambahnya tinggi.

Ketiga, strategi bisnis internasional dan domestik yang agresif. Membangun pilar-pilar industri yang kokoh di masa depan perlu difokuskan pada industri penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tambah dan produktivitas, pengembangan kluster industri, pembangunan industri yang berkelanjutan, persebaran industri dengan penekanan pengembangan industri kecil dan menengah, serta berbasis kompetensi inti daerah. Bagi pelaku bisnis di sektor riil, tampaknya dibutuhkan stimulan kebijakan yang lebih mendasar.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran tampaknya akan dirasakan pada semester pertama 2009. Saat itu Indonesia sibuk menyelenggarakan pemilu untuk memilih wakil rakyat dan presiden.Dalam konteks inilah,beberapa stimulan kebijakan berikut amat mendesak untuk dilakukan.

Pertama, perlu insentif fiskal dan nonfiskal bagi industri yang berorientasi ekspor dan menyerap banyak tenaga kerja. Diturunkan atau dihapusnya pajak ekspor dan bea masuk untuk bahan baku dan penolong yang masih diimpor dari luar negeri akan amat membantu dunia usaha.

Kedua,usulan untuk memberi stimulus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mendesak adalah diturunkannya pajak pertambahan nilai (PPN) impor kapas maupun kapas dalam negeri, diturunkannya suku bunga untuk mendorong investasi, dan mempercepat restitusi pajak. Ini perlu didukung adanya rescue program untuk sentra-sentra UMKM yang dalam kondisi "darurat" akibat gempa, lumpur panas, dan bencana alam lain.

Ketiga, menggarap alternatif pasar di luar AS dan Eropa secara lebih serius. Alternatif pasar tersebut adalah Timur Tengah, China, dan India. Peluang ekspor Indonesia di Uni Emirat Arab yang memiliki GNP per kapita lebih dari USD42.000, misalnya, masih terbuka. Sinergi antara Departemen Luar Negeri, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, pemerintah daerah, dan Kadin, perlu lebih diintensifkan untuk melakukan penetrasi produk dan pasar di kawasan Teluk maupun pasarpasar prospektif yang lain. Menggerakkan sektor riil, khususnya industri manufaktur, perlu menjadi prioritas saat ini. Sudah saatnya berhenti menebar pesona, beralih menjadi menebar aksi. Semoga perubahan yang dijanjikan tidak hanya sekadar mitos. (*)

Prof Mudrajad Kunciri PHD
Guru Besar Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM;
Tim Ahli Ekonomi Kadin

(Rani Hardjanti)