JAKARTA - Nota kesepahaman pasokan (memorandum of understanding/MoU) gas antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk(PGAS) dan Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) ditargetkan bisa rampung pada awal Mei tahun ini, guna memberikan kepastian adanya pasokan gas bagi industri nasional.
Direktur Kimia Dasar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Tony Tanduk mengatakan, pembahasan rancangan MoU tersebut akan dilakukan pada pekan depan, dan difasilitasi oleh pemerintah melalui Kemenperin. Tony mengaku, memang tidak mudah untuk merealisasikan pasokan gas, walaupun sudah terikat dalam MoU.
“Pekan depan kami coba untuk memulai membahas MoU pasokan gas antara PGN dan FIPGB. Mungkin awal Mei baru selesai pembahasannya. Memang ini tidak mudah, seperti mencoba menembus tembok tebal,”kata Tony di Jakarta.
Rencana pembahasan MoU tersebut merupakan tindaklanjut dari hasil pertemuan antara Kementerian ESDM, Kemenperin, produsen gas, distributor gas, dan konsumen gas industri yang dilakukan pada pekan lalu. Walaupun sifatnya tidak mengikat, namun, MoU tersebut bisa memberikan harapan bagi industri nasional yang mengalami kekurangan pasokan gas.
Sementara itu, Ketua Umum Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) Fazwar Bujang mengatakan, industri nasional sangat membutuhkan kepastian mengenai jumlah pasokan, harga, dan kualitas gas bumi. Untuk harga, ujar dia, seharusnya terdapat perkiraan hingga lima tahun ke depan.
“Itu akan memancing investor untuk bisa produksi gas lebih banyak untuk domestik, tidak seperti sekarang yang akhirnya pemerintah menentukan prioritas-prioritas tertentu. Padahal, seharusnya tidak perlu prioritas, tetapi langsung siapa yang butuh dia bisa diberi,” kata Fazwar.
(Widi Agustian)
