JAKARTA - Subsidi yang dikurangi dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi diharap bisa direlokasi ke hal yang lebih berguna. Bukan malah mengandalkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang menurutnya kurang tepat.
"Kita ingin subsidi kita kurangi, kemudian bukan tidak direalokasikan. Tapi, harus direalokasikan ke tempat berguna," ungkap Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3/2012).
Salah satu contoh yang dikemukakannya ialah pembangunan infrastruktur minyak dan gas. Kemudian, di bidang pendidikan misalnya dengan membebaskan pendidikan wajib belajar hingga 12 tahun. "Itu program yang menyentuh rakyat," singkatnya.
Politisi Golkar tersebut berpendapat, bisa saja BBM dinaikkan pemerintah apabila realokasi anggarannya benar dan tepat. "Kita menyikapinya tidak hanya soal kenaikan, tapi realokasi penghematan subsidi juga," singkatnya.
Satya menerangkan, DPR tidak ingin pemerintah hanya mengandalkan kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari kenaikan harga BBM itu nantinya. Hal ini disebabkan BLT itu diberikan dalam porsi besar dan juga tidak mendidik.
"Kita ingin yang bisa menggerakkan ekonomi, misalnya di bidang infrastruktur migas dan transportasi masyarakat," simpulnya.
Infrastruktur migas dilanjutkan kalau tidak diberi dana, maka konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) itu tidak akan realistis. "Infrastruktur harus diperhatikan," lanjutnya.
Pemberikan BLT dalam jangka waktu periode tertentu dengan jumlah yang terukur, memang bisa untuk mengatasi inflasi sebagai akibat kenaikan BBM. Kemudian, penerimaan BLT pun seharusnya diterima oleh individu yang benar-benar berhak menerimanya, sehingga tepat sasaran.
"Kalau tidak tepat sasaran itu sama saja hambur-hamburkan uang rakyat dan untuk meredam amarah rakyat," pungkasnya.
(Widi Agustian)