Pencabutan BBM Subsidi Harga Mati!

JAKARTA - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat  menimbulkan beban untuk masyarakat. Selain itu, kebijakan untuk menaikan BBM memanglah bukan kebijakan yang populis.

Staf Khusus Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Bidang Politik, Sosial, dan Budaya Ganjar Razuni mengatakan, kenaikan BBM  harus tetap dilakukan.

“Namun jika tidak ada kenaikan harga BBM, maka pemerintah di satu pihak dapat dikatakan melanggar Undang-Undang. Karena berdasar kepada kesepakatan bersama yang telah termuat dalam Undang-Undang APBN Tahun 2012,” kata Ganjar Rajuni dalam keterangannya persnya kepada okezone, Rabu (7/3/2012).

“Namun di sisi lain subsidi BBM yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat memanglah sangat besar dan begitu membebani APBN. Karena itulah pencabutan subsidi BBM mau tidak mau harus dilaksanakan, dengan mengingat bahwasanya masih banyak sektor lain yang perlu diperhatikan lebih jauh,” katanya.

Kebijakan pencabutan subsidi BBM menurut Ganjar  haruslah diikuti dengan kebijakan substitusional yang merupakan sebuah kompensasi pemerintah untuk masyarakat luas.

"Kebijakan subtitusional itu merupakan sebuah pengalihan dana subsidi APBN untuk pembangunan diberbagai sector, antara lain adalah sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur," paparnya.
 
Karena ketiga sektor itulah yang paling membutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. "Tindak koruptif, serta indikasi adanya penggelapan ataupun penambangan minyak ilegal yang tidak diketahui oleh pemerintah merupakan salah satu faktor yang membuat cadangan minyak di Indonesia semakin lama semakin berkurang," tandasnya.

Karena itulah pemberantasan korupsi serta penegakan hukum harus dilaksanakan terlebih dahulu guna melancarkan jalannya suatu kebijakan.

"Karena bagaimanapun negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap masyarakatnya. Namun jika berbicara BUMN, maka kita juga harus kritis terhadap jalannya pelaksanaan pembangunannya. Dikarenakan Indonesia masa kini masih belum bisa lepas dari tindakan-tindakan korupsi," pungkasnya.