"Interpelasi untuk Pemerintah, Bukan Dahlan"

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memberi klarifikasi terkait pengajuan hak interpelasi yang diajukan oleh beberapa anggota DPR terkait kebijakan yang dibuat oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan tentang penjualan aset-aset BUMN.

Menurut Priyo, interpelasi tersebut ditujukan kepada pemerintah secara kelembagaan, bukan ditujukan kepada Menteri BUMN secara personal.

"Yang diinterpelasi bukan Menteri BUMN, tapi pemerintah. Bukan untuk personal, tapi pemerintah. Ini supaya diluruskan," kata Priyo saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4/2012).

Interpelasi, sambung Priyo, adalah hal yang wajar dilakukan oleh anggota DPR. "Itu biasa saja. Presiden saja pernah diinterpelasi," cetusnya.

Selain itu, politikus senior Partai Golkar ini membantah jika yang menjadi inisiator dari pengajuan interpelasi tersebut adalah Partai Golkar.

"Enggak lah. Kemarin waktu paripurna secara resmi diserahkan oleh Edi Prabowo dari Gerindra kepada Pramono selaku pimpinan," jelasnya.

Kendati demikian, Priyo mempersilakan jika memang anggota DPR hendak mengajukan interpelasi tersebut. Pimpinan DPR tidak bisa melarang atau mendorong upaya pengajuan tersebut.

"Dari anggota silakan mengajukan. Tapi ini kan masih reses, ditunggu dulu. Siapa tahu nanti diurungkan niatnya. Atau itu dilangsungkan terus kan tidak bisa kita tahan," tandasnya.