JAKARTA - Rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dinilai memiliki banyak kelemahan. Titik lemah yang paling dominan adalah lemahnya pengawasan dalam rencana pembatasan BBBM ini.
"Pembatasan BBM subsidi ini banyak titik lemahnya. Kelemahan yang paling dominan dari negara ini adalah lemah dalam pengawasan. Banyak penyelewengan, misalnya banyak motor yang memiliki tanki besar beli BBM subsidi lalu djual lagi di sekitar rumah mereka," ungkap Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam acara Hot Topic Sindo Radio "BBM Bikin Galau" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (21/4/2012).
Tulus memandang wacana pembatasan BBM subsidi tersebut juga mengeluarkan biaya yang sangat besar sekali hingga Rp400 miliar. "Jadi berapa yang dihemat kalau pengeluarannya saja mencapai Rp400 miliar. Ujung-ujungnya habis juga," paparnya.
Di sisi lain, Tulus melihat pembatasan BBM subsidi tersebut akan menguntungkan pihak SPBU asing. Pasalnya, masyarakat diperkirakan akan beralih membeli bensin di SPBU asing. Pertamina juga, sebut dia, masih terbatas dalam hal memperoduksi pertamax, juga masih harus mengimpor pertamax dari negara lain juga.
"Nanti SPBU asing saja yang diuntungkan. Nanti Pertamina kalah dengan SPBU asing. Pasokan pertamax yang dimiliki Pertamina kan terbatas, jadi Pertamina masih harus mengimpor pertamax dari negara lain. Maka asing juga yang diuntungkan," paparnya.
(Widi Agustian)