JAKARTA - Pemerintah menuturkan jika kouta Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jebol, maka berpotensi untuk meningkatkan defisit. Namun begitu, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar tidak menyebutkan berapa kisaran defisit yang akan tercapai jika kuota BBM melebihi batas kuotanya.
"Jadi implikasinya permintaan ada tambahan BBM bersubsidi, berimplikasi pada pembiayaan subsidinya yang tentu implikasinya adalah peningkatan defisit," ungkapnya kala ditemui di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (29/5/2012).
Mahendra menjelaskan, ke depannya pemerintah akan selalu menjaga defisit tersebut agar tidak melebihi dari tiga persen.
"Itu akan selalu dilihat secara keseluruhan termasuk tadi yang terkait dengan penghematan BBM. Kalau tdak tentu implikasinya jauh, apalagi kita saat ini dekat dengan batasan tiga persen itu. Akan ada pembatasan tersendiri dari, pemenuhan ketetapan dari undang-undang (UU)," paparnya.
Ketika ditanyakan lebih jauh, apakah dimungkinkan akan dilakukan APBN-P ke-2, dirinya mengaku masih akan melihat situasi ke depannya seperti apa. Pihak pemerintah akan melihat bagaimana implikasi jika kuota BBM subsidi tersebut melebihi kouta dari yang seharusnya.
"Terlalu awal untuk bicara ke sana, tentu kami akan lihat bagaimana permintaan itu, sebelum itu ya disandingkan juga keinginan kita semua, malah arahan bapak presiden, masuk yang kami dengar akan disampaikan dalam sambutan di waktu dekat ini, mengenai kebijakan energi, jadi aspek penghematan ini bagaimana, lihat juga, jadi belum masuk sampai ke situ," tuturnya.
"Itu yang harus kita dorong, kalau tidak implikasinya ke ketahanan fiskal, dan ke kondisi keseluruhan stabilitas makro juga," pungkasnya.
(Widi Agustian)