SOLO - Program hemat energi yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dianggap Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Joko Widodo (Jokowi) justru memberatkan mengacaukan keuangan Daerah.
Terbukti, untuk menjalankan program ini, Pemkot Solo,terpaksa merombak ulang alokasi anggaran dari jumlah awal yang telah disusun. Hasilnya, menurut Jokowi, terjadi kenaikan sebesar Rp2.104.357.656 dari alokasi awal pembelian bahan bakar minyak (BBM) sebelum instruksi Presiden keluar, yaitu hanya Rp3.183.062.000.
"Dengan asumsi, anggaran tersebut untuk membeli premium Rp4.500 per liter, yang dilakukan 88 unit kerja. Dengan ada kebijakan tersebut, jelas alokasi awal anggaran segitu, tidak kuat membeli Pertamax Rp9.600 per liter. Sehingga harus ditambah alokasinya," jelasnya, kepada Okezone, di Solo, Jawa Tengah, Kamis (7/6/2012).
Diakui Jokowi, belum seluruhnya mobil dinas di Solo, beralih dari premium ke pertamax. Belum beralihnya mobil dinas di jajaran pemkot Solo ke pertamax, buka disebabkan tidak patuhnya Pemkot Solo terhadap intruksi hemat energi yang dicanangkan Presiden.
Namun, pihaknya masih menunggu keluarnya surat resmi dari pemerintah tentang penggunaan BBM jenis pertamax untuk mobil dinas.
"Jangan salah artikan bila belum digunakannya pertamax sebagai bentuk penolakan kami. Tapi, kami hanya menunggu surat resmi," ujarnya.
Menurut Jokowi, kalau harus berkata jujur, program penghematan energi yang dicanangkan pemerintah, bukan solusi penghematan. Malah sebaliknya, program ini bisa dikatakan sebagai program pemborosan.
Kendati demikian, bila harus beralih menggunakan transportasi umum lainnya untuk kegiatan dinas sehari-hari, menurut Jokowi jelas tidak mungkin. Bahkan malah justru sebaliknya, bukannya penghematan, malah pelayanan kepada masyarakat jadi terbengkalai.
"Kasih solusinya dong. Masak naik kendaraan umum. Bisa telat semua pelayanan masyarakat. Kalau mobil dinas saya, sebelum keluar instruksi tersebut, sudah pakai pertamax," pungkasnya.