Pertumbuhan Ekonomi RI Masih Andalkan Utang

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir bergerak secara anomali. Pasalnya, Indonesia memang mencetak pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun di sisi lain kesejahteraan rakyat merosot.

Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng, mengatakan besar kemungkinan disparitas tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh sumber-sumber yang berbahaya.

"Pertama, ekonomi Indonesia digerakkan oleh utang. Utang luar negeri Indonesia yang nilainya semakin tinggi," ungkap dia kala ditemui dalam acara Konferensi Pers & Diskusi dengan tema, 'Evaluasi Kinerja Tim Ekonomi SBY-Boediono di kantor Institut Proklamasi, Jakarta, Senin (18/6/2012).

Salamuddin menjelaskan, pada Februari 2012 utang pemerintah mencapai USD109,1 miliar, yang berasal dari utang luar negeri pemerintah dan utang lainnya. "Setiap tahun utang bertambah dari sumber bilateral maupun multilateral. Utang selanjutnya menjadi sumber pendapatan utama pemerintah dan selanjutnya menjadi faktor pendorong ekonomi," paparnya.

Faktor kedua adalah pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan nilai konsumsi msyarakat. Peningkatan nilai konsumsi tersebut, bersumber dari naiknya harga ataupun biaya pendidikan rumah sakit, tranportasi, sandang dan pangan. Selain itu, peningkatan konsumsi masyarakat lebih ditopang oleh kredit khususnya kredit konsumsi seperti kredit kendaraan bermotor, kartu kredit masif dan lain-lain.

"Maka dari itu tingginya impor bahan-bahan pangan seperti beras, gandum, gula dan sebagainya menjadikan pertumbuhan konsumsi barang impor semakin membahayakan," tambah dia.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh investasi luar negeri yang semakin mendorong penguasaan sumber daya alam, keuangan, perbankan oleh modal asing. Terakhir, pertumbuhan ekonomi didorong ekspor bahan mentah. Ekspor hasil tambang, mineral, migas, hasil perkebunan dan hutan.

"Pemerintah gagal dalam membangun industri, infrastruktur yang menopang indstri, dan sumber energi yang memadai. Kebijakan pemerintah mengeluarkan Permen ESDM no.7 tahun 2012 yang menetapkan bea keluar ekspor untuk komoditas pertambangan sebesar 20 persen semata-mata untuk memburu pajak dalam rangka untuk menutup defisit APBN, bukan dalam rangka membangun industri nasional," tegas dia.

Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menggunakan sumber-sumber tersebut akan berdampak semakin merosotnya kesejahteraan rakyat. "Kesenjangan sosial yang semakin tinggi anatara si kaya dan si miskin, serta tergerusnya kedaulatan nasional oleh modal dan investor asing," tukas dia.

(Martin Bagya Kertiyasa)