"Pemerintah Jangan Cuma Menerima Keputusan DPR"

JAKARTA - Anggota KOmisi VII DPR-RI Achmad Farial meminta pemerintah jujur mengaku bila kuota BBM subsidi tidak cukup. Pasalnya, hal ini bisa menyebabkan kegaduhan politik.

"Saat penetapan kuota itu ada BPH migas, pemerintah. Kalau memang tidak cukup tinggal bilang. Kenapa waktu itu diputuskan mereka menerima. Jangan pada saat itu menerima tetapi di tengah jalan menjadi gaduh. Gaduh politik itu kan enggak bagus, apalagi soal migas," " ujar Farial ditemui di restoran kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2012)

Namun, bila sudah terlanjur seperti sekarang ini, Farial mengakui bahwa secara pribadi, dirinya sepakat penambahan kuota BBM subsidi sebesar 1,2 juta kilo liter (kl).

"Saya pribadi, untuk masyarakat saya akan setuju. Lebih baik gerogoti APBN dibanding gaduh politik dan jadi rusuh. Orang-orang pada ngantre. Lebih baik disetujui Rp5 triliun," jelas anggota Fraksi PPP ini.

Apalagi, jelas Farial, penambahan kuota BBM ini hanya sebagai cadangan.
 
"Itu adalah cadangan. Kalau dari nanti kebutuhan yg 1,2 juta (kl) dipakenya 300 ribu (kl), yang dibayar cuma 300 ribu (kl). Jadi tidak keluar semua. Berapa yang keluar itu yang dibayar subsidinya, bukan Rp5 triliun dihabiskan," pungkasnya.