Apindo Desak Pemerintah Tunda Kenaikan Harga Gas

MEDAN - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara, meminta pemerintah menunda rencana kenaikan harga gas sebesar 15 persen, yang rencananya akan mulai diberlakukan April mendatang. Kondisi para pengusaha diakui sudah cukup sekarat  dengan beberapa kebijakan industri dan energi yang sebelumnya dikeluarkan pemerintah.

Rencana kenaikan harga gas ditengah ketidakmampuan pemerintah meminimalir dampak krisis global, yang telah menganggu perkembangan industri dalam negeri juga menjadi alasan mengapa kebijakan menaikkan harga gas dinilai kurang relevan.

Wakil Ketua Bidang Keorganisasian Apindo Sumut Johan Brien mengatakan, langkah pemerintah menaikkan harga gas di tengah kondisi industri yang tengah mengalami masa sulit, merupakan bentuk lepas tangan pemerintah pada dunia usaha. Kondisi serupa diakui selalu terjadi, saat pemerintah membutuhkan indikator-indikator makro ekonomi, guna mencerminkan keberhasilan pemerintah.

"Kita sebelumnya sudah harus dihadapkan dengan kenaikan upah buruh, yang menurut kita sangat tinggi. 1 Januari lalu pemerintah juga menaikkan tarif dasar listik. Kalau memang sekarang pemerintah mau menaikkan harga gas, kita tidak tahu mau bilang apa. Pemerintah benar-benar tidak melindungi dunia usaha dengan terus menaikkan harga energi yang menjadi komponen utama industri," jelasnya, Rabu (9/1/2013).

Johan yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Pengguna Minyak dan Gas (Apimigas) Sumut itu menambahkan,  banyak langkah yang sejatinya dapat diambil pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor migas, maupun untuk menyeimbangkan antara biaya produksi dan harga jual gas. Namun sayangnya pemerintah lebih memilih cara instan dengan menaikkan harga, dibanding melakukan perbaikan secara fundamental.

“Kalau pemerintah mau menaikkan harga lagi, lebih baik pemerintah jadi pedagang saja. Karena hanya pada sisi itu pemerintah yang pintar. Sedangkan sisi pasokan atau lainnya, pemerintah tidak memiliki akal untuk memenuhinya sesuai kebutuhan pengusaha. Pasokan terus dijual ke luar negeri dengan alasan butuh anggaran pembangunan. Padahal kalau dialokasikan ke dalam negeri, disamping ekonomi rakyat makin baik, pemerintah juga mendapatkan pajak. Tapi memang jadi enggak dapat recehan. Sekarang saja, kita dapat informasi maret ini pasokan gas habis, sudahlah mahal, langka pula," ujarnya.

(Widi Agustian)