JAKARTA - Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengeluarkan aturan terkait pemasangan perangkat teknologi informasi yang akan mencatat jumlah konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi (Radio Frequency Identification/RFID) pada kendaraan pribadi roda empat.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan, aturan ini akan 'memaksa' pemilik mobil pribadi untuk mendaftarkan kendaraannya.
"Kalau Pertamina sudah siap semua tentunya bisa diberikan semacam aturan yang jelas. Payung hukum diperlukan karena menyuruh orang-orang yang punya kendaraan memasang RFID," ujar Susilo di Jakarta, Senin (8/4/2013).
Susilo menambahkan, pemerintah belum mengeluarkan keputusan apapun mengenai BBM subsidi. Dia mengatakan sistem RFID ini digunakan Pertamina untuk mengontrol atau mengawasi penyaluran BBM subsidi dari jumlah kuota yang ditetapkan pemerintah sebesar 46 juta kiloliter (kl).
Namun untuk konsumsi BBM subsidi mobil pribadi hanya dapat tercatat jika pada kendaraan itu sudah terpasang perangkat RFID.
"Di Indonesia ada belasan juta mobil. Di Jabodetabek saja ada sekitar 6-7 juta mobil pribadi. Kalau semua mobil didaftarkan baru bisa efektif," jelasnya.
Lebih lanjut Susilo mengungkapkan, Pertamina tidak memerlukan payung hukum dalam menggunakan RFID untuk mengontrol distribusi BBM subsidi dari depo ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
"Dengan perangkat ini akan mencegah kendaraan distribusi BBM subsidi milik Pertamina menyimpang dari tujuan, sehingga mampu menekan angka penyelundupan BBM," pungkasnya.
Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Pertamina menyatakan untuk program pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi berbasis teknologi informasi IT (Sistem Monitoring Pengendalian/SMP) tersebut membutuhkan peraturan menteri ESDM yang mewajibkan setiap kendaraan dipasang alat pengendali RFID.
"Selain itu, dukungan pemerintah atau instansi terkait yakni Polri terkait penyiapan data kendaraan, pembuatan aturan pemerintah lainnya atau pemda, dan sosialisasi ke masyarakat oleh pemerintah," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya.
Hanung menambahkan, pihaknya sudah mengirim surat ke Menteri ESDM untuk mendapatkan payung hukum agar Pertamina bisa memasang alat pengendali RFID di semua kendaraan tanpa ada masalah di kemudian hari. (wan)
(Widi Agustian)