"Didikte, Jangan Terima Pinjaman Asing"

JAKARTA - Koalisi Anti Utang (KAU) dan Lingkar Madani Indonesia (Lima) mengapresiasi ketegasan Gubernur DKI Jakarta Joko widodo (Jokowi) untuk menghentikan upaya asing terus mengontrol dan mengintervensi kebijakan di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Lima Ray Rangkuti menyatakan, penegakan kemandirian dan kedaulatan bangsa merupakan harga yang tidak bisa ditawar lagi.

Menurutnya, tidak ada untungnya jika dilihat secara keseluruhan, makin banyak bukti bahwa bantuan asing (utang luar negeri) atau bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta yang merugikan rakyat. Sehingga sikap Jokowi dalam menolak kerjasama dengan pihak asing merupakan sikap yang luar biasa.

"Jangan terima bantuan asing, apabila asing mendikte kita, pihak swasta atau luar negeri terlalu banyak akal-akalan dalam mencari keuntungan dari pekerjaan orang lain," ujar Ray, saat diskusi yang bertajuk "Jokowi melawan asing, saatnya menegakkan kemandirian bangsa", di Jakarta, Senin (8/4/2013).

Ray menambahkan, efek dari bantuan luar negeri ini hanya menurunkan pertumbuhan ekonomi produktif masyarakat. "Pertumbuhan ekonomi masyarakat menurun, artinya masyarakat hanya menjadi konsumen saja, hal ini dikarenakan sudah di-setting saat agreement," tambahnya.

Sementara itu, Ketua KAU Dani Setiawan, langkah Jokowo melakukan penolakan terhadap pinjaman dari Bank Dunia yang diperuntukkan membiayai rehabilitasi sungai, merupakan sikap tegas menolak terhadap Bank Dunia, bukan hanya sikap teknis.

"Penolakan tersebut bukan hanya dilihat dari sisi teknisnya, yang hanya menyebabkan kerugian bagi rakyat saja, akan tetapi melihat dari sisi ideologis yaitu kemerdekaan atas tanah, air, gas dan bumi tidak ada intervensi oleh asing," tegasnya.

(Widi Agustian)