Pengusaha SPBU Ngeluh Pemaksaan Pembelian BBM Subsidi

JAKARTA - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) menyatakan praktek pemaksaan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sebagai wilayah Indonesia kian marak.

Wakil Sekretaris DPD 3 Hiswana Migas Region DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Syarief Hidayat mengatakan praktek pemaksaan pembelian BBM subsidi sulit diatasi di SPBU daerah. Padahal sudah ada Peraturan Menteri no1 tahun 2013 mengenai kendaraan perkebunan, pertambangan, dan kendaraan yang dilarang mengkonsumsi BBM subsidi.

"Mereka tetap memaksa membeli BBM subsidi, kita pun sudah melarang tapi kita enggak bisa berbuat banyak karena sudah menggunakan senjata tajam dengan mengancam. Dan praktek seperti ini sudah sering terjadi," ungkap Syarief, kepada wartawan di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (27/4/2013).

Terkait sering terjadinya praktek pemaksaan, Syarief meminta dengan adanya rencana pemerintah menerapkan mekanisme dua harga BBM subsidi, pengamanan di SPBU lebih diperketat lagi.

"Kami sebagai yang di lapangan harus konsekuensi kami harus menolak, namun itu pasti akan ada keributan-keributan di lapangan. Namun dengan adanya penerapan harga ini keamanan di SPBU dijaga dengan aparat kepolisian seperti janji Pemerintah. Karena pengawasan lebih ruwet, kami enggak mau dibebankan pengawasan ini, yang sudah-sudah ini ada pemaksaan," jelas Syarief.

Dengan begitu, Syarief meminta persiapan payung hukum dan keamanan SPBU harus jelas. Pasalnya dengan ada kepastian hukum dan keamanan tidak ada pemaksaan lagi. "Pernah waktu itu kami dipaksa untuk melayanani mobil industri semen (molen), malah SPBUnya yang dikenakan sanksi," tambahnya.

"Ada pemakasan waktu itu. Ini selalu terjadi di lapangan, kami minta ini dipersiapkan secara jelas, infrastruktur pendukung disiapkan, perangkat hukumnya dijalankan ini akan efektif namun kalau ada opsi yang baik, bisa cari jalan yang opsi yang lain," pungkasnya.