Pertamina Targetkan 100 Juta Kendaraan & 5.027 SPBU

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengenalkan program Sistem Monitoring dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak (SMP BBM). Program tersebut merupakan langkah awal Pertamina dalam upaya memonitor dan mengendalikan penggunaan BBM.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan, program tersebut sedianya untuk menjaga besaran BBM yang sesuai dengan kebutuhan energi nasional sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia menambahkan, program SMP BBM nantinya akan dijalankan di atas platform Teknologi Informasi (TI) Radio Frequency Identification (RFID).

"Saat ini, Pertamina sudah menunjuk PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), BUMN yang memiliki rekam jejak di bidang pengembangan dan implementasi TI RFID untuk program SMP BBM," ujar Hanung usai acara temu Pimpinan Redaksi membahas Rencana Penerapan SMP BBM Bersubsidi di Hotel Four Season, Jakarta Kamis (2/5/2013) malam.

Hanung menjelaskan, target utama SMP BBM tersebut adalah sekitar 100 juta kendaraan dan 5.027 SPBU Pertamina di 33 Provinsi Indonesia. "100 juta kendaraan bermotor yang dimaksud terdiri dari 11 juta mobil penumpang, 80 juta motor, 3 juta bus dan 6 juta truk," katanya.

Menurut dia, setiap kendaraan bermotor akan dipasang tag RFID sebagai alat monitoring pembelian BBM bersubsidi dan non subsidi sedangkan di setiap SPBU akan dipasang beberapa perangkat pembaca dan pencatat transaksi pembelian BBM bersubsidi dan non-subsidi oleh konsumen.

"Dengan terpasangnya tag SMP BBM pada masing-masing jenis kendaraan, akan diharap akan diperoleh data-data strategis seperti tren penggunaan BBM bersubsidi dan non-subsidi sepanjang tahun," tutur dia.

"Prioritas wilayah (khususnya) untuk pasokan BBM bersubsidi hingga data-data lain yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pengendalian penggunaan BBM oleh Pemerintah," tambahnya.

Selain itu, SMP BBM juga akan memperkuat akuntabilitas dalam penyediaan dan distribusi BBM, khususnya BBM bersubsidi dan data strategis konsumsi BBM. "Sisi lainnya pemerintah dapat menggunakan data strategis yang berhasil dikumpulkan sebagai pendukung pengambilan kebijakan energi nasional," tutupnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)