Apakah Kompensasi BBM untuk Sehatkan Fiskal?

JAKARTA - Rencana pemerintah dalam mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah harus bisa menjelaskan maksud dan tujuan dari rencana tersebut secara tegas.

"Saya kira rencana pemerintah dalam mengajukan RAPBN-P 2013 ke DPR terkait kenaikan BBM bersubsidi yang juga pemberian kompensasi bantuan langsung sementara masyarakat, beasiswa, hal tersebutkan perlu ditanya apakah benar-benar untuk menyehatkan fiskal atau adanya kepentingan lain dibalik itu semua," ujar Anggota Komisi VII DPR RI Ismayatun, saat di hubungi wartawan di Jakarta, Selasa, (14/5/2013).

Ismayatun menilai, atas pengajuan RAPBN-P 2013 pemerintah sangat lalai dalam merumuskan juga mengajukan APBN 2013 pada tahun lalu.
"Inikan menunjukkan pemerintah terlalu ambisius, mereka tidak berpikir akurat saat merumuskan APBN 2013. Harusnya saat pengajuan APBN 2013 pada tahun lalu, pemerintah bisa menghitung asumsi perekonomian nasional," tukasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, pemerintah dalam APBN 2013 telah memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan perincian subsidi listrik Rp80,9 triliun dan subsidi BBM Rp193,8 triliun yakni dengan volume sebesar 46 juta kiloliter.

Ismayatun mengungkapkan, pada kuota volume BBM bersubsidi diperkirakan bisa mencapai 53 juta kiloliter dimana hal tersebut bisa mengganggu fiskal. "Ini tidak ada kebijakan yang memadai dalam mengendalikan konsumsi BBM, yang saat ini jumlahnya semakin meningkat setiap tahun," imbuhnya.

Seperti diketahui, saat ini bergulir sejumlah kabar mengenai pengendalian BBM dari pemerintah antara lain membatasi konsumsi BBM bersubsidi bagi mobil pribadi, kenaikan harga BBM bersubsidi sekaligus penyediaan BBM jenis baru seharga Rp7 ribu per liter, kenaikan BBM Rp6500-Rp7 ribu per liter hanya bagi mobil pribadi, dan kenaikan BBM secara merata dengan kisaran harga di bawah Rp6.500 per liter. (wan)

(Widi Agustian)