Sosialisasi BPJS Minim, Komisi XI Diusulkan Bentuk Panja

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menilai sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di seluruh daerah masih minim. Oleh karena itu, Kemenkes akan membuat video sosialisasi BPJS.

"Saya akui sosialisasi (BPJS) kurang cukup, ini karena Indonesia sangat besar," kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi saat pemaparannya di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2013).

Menurutnya, saat ini Kemenkes tengah mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan sosialisasi tersebut. "Kita ambil bahan-bahan sosialisasi, dan sosial media, serta dari video," jelas dia

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Zuber Safawi mengatakan, penyelenggara BPJS harus melakukan sosialisasi tentang adanya BPJS serta peraturan-peraturan BPJS. Pasalnya, di daerah belum banyak yang mengetahui tentang adanya BPJS pada 2014 mendatang.

"Sampai di mana sosialisasi ini dilakukan. Karena ini menjadi penting, karena masyarakat ini menyampaikan tentang UU BPJS yang akan terlaksana 2014, kalau tidak tersosialisasikan dengan baik, kesalahpahaman mudah terjadi," ujar Zuber.

Oleh karena itu, Komisi IX DPR menilai diperlukan sebuah panitia kerja (Panja) untuk mengurusi BPJS. Nantinya, Panja ini akan mengawasi kesiapan penyelenggaraan BPJS. "Kita minta Komisi IX ada panja BPJS. Kita minta laporan bulanan, sehingga kita tahu perkembangannya bagaimana, sosialisasinya bagaimana dan kepesertaannya bagaimana," kata Zuber.

Dia mengatakan nantinya dengan adanya panja BPJS diharapkan ada kepastian bahwa penyelenggaraan BPJS ini diselenggarakan dengan kesiapan. Hal tersebut baik dari sisi perundang-undangan maupun dari tenaga kesehatan yang terlibat pada saat BPJS kelak.

"Kami perlu kepastian kapan turunan undang-undang BPJS akan selesai. Saya khawatir kalau aturan turunan diputuskan akhir Desember, lalu kapan akan ada sosialisasi aturan turunan itu," ujar Zuber.

(Martin Bagya Kertiyasa)