Paket Kebijakan Malah Giring Rupiah ke Rp11.300/USD

JAKARTA - Pemerintah telah menerbitkan empat paket kebijakan sebagai aksi tanggap akan krisis yang mulai terjadi di pasar keuangan Indonesia. Sayangnya, kebijakan tersebut tampaknya masih direspons negatif oleh pasar.
 
Pada perdagangan non-delivery forward (NDF) pagi ini, Bloomberg mencatat Rupiah melemah 400 poin atau 3,69 persen dengan nilai tengah Rp11.248 per USD. Namun, pergerakan Rupiah sempat mencapai Rp11.314 per USD pada pukul 10.02 WIB, merosot tajam dari level terendahnya Rp10.865 per USD pada pukul 09.27 WIB.
 
Kebijakan yang digulirkan pemerintah direspons biasa saja oleh pelaku pasar, sebab paket tersebut dinilai berefek jangka panjang. Sementara yang dibutuhkan adalah kebijakan jangka pendek. Fenomena ini pun ditanggapi serius oleh DPR.
 
Senin 26 Agustus 2013 malam, Komisi XI DPR pun memanggil kementerian dan lembaga keuangan, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam rapat tersebut, DPR menanyakan efektivitas kebijakan pemerintah yang belum berimbas positif bagi pelaku pasar.
 
Sementara itu, dari sisi eksternal dolar Amerika Serikat (AS) semakin menguat lantaran pertemuan bank-bank sentral dunia di Jackson Hole, Wyoming, tidak menemukan titik temu antara the Fed dengan bank-bank sentral dunia.
 
Menurut Analis Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih, desakan bank emerging markets (EMs) agar the Fed menjelaskan secara detail kebijakan stimulusnya, terutama dengan rencana pengurangan besaran stimulusnya.
 
"The Fed merasa tidak bertanggung jawab dengan keluarnya dana-dana asing dari EMs dan menyalahkan EMs karena tidak melakukan antisipasi," kata dia dalam risetnya, di Jakarta, Selasa (27/8/2013).
 
Dia melanjutkan, the Fed hanya bertanggung jawab kepada Congress AS terhadap kepentingan ekonomi AS. Ketidakpastian dari kebijakan the Fed ini membuat dana asing masih terus keluar dari EMS. "Total dana yang keluar dari EMs efek dari rencana pengurangan (tapering) stimulus the Fed telah mencapai USD3,9 triliun," jelasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)