Pemerintah Didesak Tunjuk BUMN untuk Bangun JTTS

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) se-Sumatera meminta pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Selain mempercepat dikeluarkannya peraturan presiden (Perpres) yang sudah tertunda berbulan bulan, Pemprov seluruh Sumatera juga meminta Presiden segera menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan membangun dan mengelola JTTS tersebut. 

"Dari berbagai kesepakatan yang telah dihasilkan, ada beberapa yang menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah. Antara lain pembangunan Tol Trans Sumatera yang harus dipercepat pembangunannya dan diusulkan ada penugasan kepada BUMN yang ditunjuk untuk (segera) melaksanakannya,” tegas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/11/2013)

Sebelum JTTS di bangun oleh pemerintah pusat, masyarakat Sumatera merasa dianaktirikan. Hal ini disebabkan adanya disparitas pembangunan antara pulau Jawa dan Sumatera.

Padahal Pulau Jawa sendiri sudah mengalami tingkat kejenuhan dalam pembangunan dan pertambahan penduduk. Jika pembangunan masih terus diprioritaskan di pulau Jawa, maka rakyat Indonesia dari luar Jawa akan berbondong-bondong ke pulau Jawa. Akibatnya permasalahan di Pulau Jawa jadi semakin meningkat.

Untuk menghentikan pertambahan penduduk di pulau Jawa, maka pemerintah pusat harus segera merealisasikan pembangunan jalan Tol Trans Sumatera.  Dengan adanya jalan Tol Trans Sumatera, pembangunan di Sumatera diyakini akan semakin berkembang dan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat akan semakin meningkat.

Kepala Bapeda Sumatera Selatan Yohannes Hasiholan Toruan  mengingatkan bahwa BUMN yang layak untuk diberikan kepercayaan membangun dan mengelola Jalan Tol Trans Sumatera adalah BUMN yang berpengalaman dalam melakukan pembangunan berbagai infrastruktur jalan termasuk infrastruktur jalan tol dan mampu mengoperasikannya.

Jika BUMN yang membangun dan mengoperasikan jalan tol Trans Sumatera dia memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan ke masyarakat. Sehingga tidak selamanya mengejar keuntungan. Seimbang antara mendapatkan keuntungan untuk perawatan jalan dan keuntungan bagi negara juga melayani kebutuhan masyarakat yang ada di Sumatera.(rez)

(Widi Agustian)