MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima permintaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melakukan pemeriksaan dan audit anggaran dana kampanye para penyelenggara negara yang melakukan kampanye pemilu pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 9 April lalu.
Ketua BPK Hadi Purnomo menjelaskan, permintaan SBY tersebut, disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
“Ada permintaan dari Presiden melalui Pak Sudi, Mensesneg, untuk mengaudit seluruh penyelenggara negara yang ikut pemilu, apakah dia menggunakan fasilitas negara. BPK sedang menginventarisir dan langsung nanti mengadakan pemeriksaan," kata Hadi Poernomo seperti dilansir dari Setkab, Kamis (19/4/2014).
Dia menjelaskan, semua penyelenggara negara yang ikut pemilu masih diteliti, dan sampai saat ini penelitian itu masih belum rampung. Sayangnya, dia tidak bisa mematok kapan audit tersebut akan usai. Dia meminta waktu semua pihak untuk bersabar. "Belum, kalau sudah selesai aku lapor," katanya.
Sekadar informasi, BPK bertemu Presiden SBY di kantor Presiden, Jakarta, untuk menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK Semester II (HPS II) Tahun 2013.
Menurut dia, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 662 obyek pemeriksaan, terdiri atas audit 117 laporan keuangan 117, 158 laporan kinerja, dan 387 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari laporan tersebut tercatat ada 10.996 kasus dengan kerugian negara senilai Rp13,96 triliun.
Temuan itu antara lain ketidakpatuhan ini dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan mengurangi penerimaan keuangan negara. Senilai Rp9,24 triliun. Yang meliputi kerugian sebayak 1.840 kasus senilai Rp1,78 triliun, potensi kerugian sebanyak 586 kasus senilai Rp4,83 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.026 kasus senilai Rp2,63 triliun.
Sementara mendampingi Presiden SBY dalam kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menkeu Chatib Basri, dan Seskab Dipo Alam.
(Martin Bagya Kertiyasa)