Bukti Jokowi Abaikan Sektor Perumahan Rakyat

Isu penting terkait Badan ini berupa kehadiran bank tanah yang sejak tahun 2009 diusulkan Indonesia Property Watch mengingat bahwa faktor krusial dalam pembangunan rumah murah adalah ketersediaan tanah murah. Bahkan, kenyataannya, Ali menyebut delapan dari 10 pengembang rumah murah sudah tidak mampu lagi membangun rumah murah sesuai standar harga pemerintah.

"Pemerintahan Jokowi dengan penggabungan PU-Pera semakin membuat terpuruk perumahan rakyat. Fokus pemerintah untuk lebih mengembangkan infrastruktur cukup baik namun jangan dilupakan bahwa fundamental perumahan rakyat terkait Badan Perumahan dan Bank Tanah harus disiapkan karena sudah sangat mendesak. Di sisi lain harga tanah terus naik. Dengan dibuatnya infrastruktur jalan maka harga tanah akan ikut naik bila pemerintah tidak ‘mengamankannya’ terlebih dahulu. Ironis memang," ujar dia.

(Widi Agustian)