Petral Dibubarkan, Pemerintah Harus Melakukan Ini

JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) sangat mendukung rencana pembubaran anak usaha PT Pertamina (Persero), yakni Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang bermarkas di Singapura.

Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto mengatakan, pembubaran Petral ini lantaran tidak berkontribusi besar bagi pendapatan dan penerimaan negara dalam perdagangan migas internasional. Ucapan pembubaran Petral juga disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Dwi Soetijpto karena melihat Petral tidak sesuai dengan fungsi awal pembentukannya.

"Selama ini Petral tidak berkontribusi besar ke negara, malah mereka lebih banyak (memberi kontribusi) pada Singapura. Saya setuju pembubaran Petral ini dilakukan oleh Pemerintah melalui Pertamina," tegas Yenny di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Yenny menambahkan, jika memang rencana pembubaran Petral terealisasi, pemerintah dan Pertamina harus menggenjot peran dan fungsi pengganti dari pembubaran Petral ini. Nantinya pembubaran Petral akan digantikan fungsinya untuk pembelian dan perdagangan migas secara langsung melalui Pertamina melalui unit bisnisnya yakni Integrated Supply Chain (ISC).

Dan saat resmi dibubarkan, aset Petral akan dialihkan pada Pertamina Energy Services (PES) yang merupakan perusahaan perdagangan migas pengganti Petral. Menurut Yenny, hal tersebut harus dilakukan, sebab migas merupakan sumber daya alam (SDA) yang jumlahnya terbatas di bumi pertiwi Indonesia.

"Yang perlu dipikirkan sekarang adalah bagaimana kelanjutan anak perusahaan pengganti Petral selanjutnya. Pengganti Petral tersebut harus digenjot dan dialihkan (penerimaannya) ke Indonesia bukan ke negeri orang, karena ini berkaitan dengan sumber daya alam," paparnya.

Sementara itu, Yenny menjelaskan, para menteri yang bersangkutan diharap untuk memberi kebijakan yang sejalan dengan program pemerintahan Jokowi-JK dalam memberi keadilan kepada masyarakat. Termasuk memberi keadilan migas kepada masyarakat untuk kesejahteraan warga negara.

"Program Nawa Cita harus terus digalakkan. Keadilan migas untuk masyarakat Indonesia harus diutamakan di atas kepentingan lainnya. Jangan lagi ada menteri yang memberikan proyek kepada perusahaan-perusahaan rente mereka," tukasnya.