Menteri Hanif Serius Tangani Outsourcing di BUMN

JAKARTA - Beberapa perusahaan BUMN dilaporkan memiliki beberapa masalah terkait outsourcing oleh para karyawannya. Hal ini mendapat perhatian khusus oleh Menteri BUMN Rini Soemarno beserta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) M Hanif Dhakiri.

"Yang pertama begini bahwa kami dari tenaker dan BUMN serius menangani outsourcing yang terjadi di BUMN," ungkap Hanif saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Tidak hanya itu, Hanif menyatakan, keduanya secara konkret akan membentuk tim bersama antara tenaker dan BUMN yang menjadi semacam tim pembina ketenagakerjaan. Sehingga, persoalan outsource selalu bisa dibahas secara bersama dan periodik.

"Tim ini nantinya dibentuk bukan untuk persoalan outsource belaka, tapi juga pembinaan ketenagakerjaan, perbaikan syarat-syarat kerja pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan. Jadi lebih luas," ujar dia.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan sosial Kemenaker Irianto Simbolon menyatakan, ada 12 perusahaan yang tidak pas dalam menpekerjakan outsourcing. Sehingga hal tersebut perlu diperbaiki.

"12 ini pun sudah melakukan perbaikan seperti yang kita inginkan dengan undang-undang ada memang yang tidak pas dan tidak benar yang dimaksudkan pekerja buruh," kata Irianto.

Namun, dia enggan menyebutkan secara jelas ke-12 perusahaan tersebut. "Tadi ada PLN, gas. Gas ada progres. Pertamina juga ada progres malah sebagian sudah diangkat malah sekarang sudah dilatih," ucap dia.

Selama ini Kementerian Ketenagakerjaan menyarankan agar perusahaan BUMN mempekerjakan kembali dan mengangkat pekerja OS dengan berbagai cara dan alternatif yaitu mengangkat sebagai pekerja tetap pada perusahaan BUMN, membentuk anak perusahaan dan mengangkat pekerja OS sebagai pekerja tetap pada anak perusahaan tersebut atau mengangkat pekerja OS menjadi pekerja tetap pada perusahaan vendor.